Indeks Law Government

ICW mendesak Kedeputian Penindakan KPK berkerak secara paralel dengan Dewas KPK guna mengusut potensi pidana yang melibatkan Lili Pintauli.

Kapolri Sigit di HUT Bhayangkara mengingatkan seluruh anggota kepolisian supaya menjaga kehormatan institusi.

Peneliti ICJR sebut Polri masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan meski dengan anggaran besar.

Dewas KPK telah mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli.

Dalam catatan Tirto kasus di Polri cukup banyak. Mulai dari salah tembak, kriminalisasi, hingga yang jadi atensi publik seperti kasus Brotoseno.

Berdasarkan keterangan KPK, Lili Pintauli disebut belum mengonfirmasi kabar pengunduran dirinya.

Firli Bahuri menyebut KPK telah semaksimal mungkin mencari para DPO termasuk Harun Masiku.

IPW mengingatkan Polri bukanlah penguasa, melainkan abdi negara yang mempunyai tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Novel Baswedan dan rekan rekannya menyebutkan bahwa eks pegawai KPK mengalami sejumlah kerugian akibat diberhentikan dari KPK melalui mekanisme TWK.

Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas legalisasi ganja medis dalam revisi UU Narkotika.

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Ramadhan sebut bila ada tindakan-tindakan aparat di luar SOP yang sudah diberikan atau ditetapkan, Polri akan melakukan penindakan.

Pelanggaran tersebut menurut temuan KontraS didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus.

Ayah korban menyebut jenazah anaknya sangat mengenaskan. Hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan surat laporan penangkapan.

Krisno menuturkan, sejauh ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja.

Pengumuman tersangka, kronologi dugaan korupsi, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan.

Dua tersangka KSP Indosurya bebas karena masa penahanannya telah habis. Meski demikian, perkara yang sedang disidik Polri ini akan tetap berjalan.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan membuka partisipasi publik dalam proses revisi KUHP.

KPK masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan apartemen milik PT Summarecon Agung di Yogyakarta.