Indeks Law Government

Proses hukum harus dilanjutkan agar memberikan efek jera kepada para pelaku penyerangan mahasiswa Katolik Unpam.

Kuasa hukum dari PAN mengungkapkan dalam persidangan pencabutan permohonan ini atas arahan dari Zulkifli Hasan.

Setelah dua hari menjalani pemeriksaan kejiwaan, Tarsum akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa (RSJ).

Gidion sebut gelar perkara lanjutan ini dilakukan usai memeriksa 36 saksi dan ahli.

Polisi akan menyelidiki mobil dinas yang kecelakaan di Tol MBZ sempat ubah pelat sipil.

Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penyerangan terhadap mahasiswa Katolik yang sedang doa rosario.

Ketua RT merupakan orang pertama yang berteriak saat membubarkan sejumlah mahasiswa Unpam yang sedang menjalankan doa Rosario.

Kasus penyerangan mahasiswa Katolik Unpam yang sedang berdoa Rosario, bentuk cerminan lemahnya ekosistem toleransi di Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi penjaga perlintasan kereta, sopir bisa saja dijerat pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Dalam sengketa Pileg, hakim MK minta keterangan kepada Bawaslu RI. Salah satu pemohon tiba-tiba hendak ikut memberikan penjelasan, namun dilarang hakim.

Penyidik KPK mendalami apakah ada pencucian uang oleh Gus Muhdlor dalam penerimaan uang.

Menurut Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Komarudin, mobil sempat dicegat oleh petugas palang kereta api agar tak melintas. Namun, sopir tak mengindahkan.

Menurut Ketua IM57, Praswad Nugraha, dalam pemilihan pansel ketua KPK, Presiden Jokowi menjadi kunci nasib lembaga antirasuah.

Mobil Kijang merupakan rombongan Ponpes Sidogiri yang melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu.

Lima tersangka yang ditangkap disebut telah merugikan perusahaan Singapura hingga Rp32 miliar.

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerangan terhadap mahasiswa Katolik di Tangsel.

Menurut Pimpinan BRI Malang Kawi, Rizky Andhika, sertifikat belum diberikan karena nasabah belum melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terdapat 13 PPD (Panitia Pengawas Desa) di Kabupaten Puncak yang melambatkan kinerja saat merekapitulasi perolehan suara. Mereka akhirnya dipecat.

Direktur Utama PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPU Mimika mengaku tidak mengetahui soal adanya penggelembungan suara itu.