Indeks Law Government

Eks pegawai KPK Tata Khoiriyah mempertimbangkan banding usai gugatannya soal alih status pegawai menjadi ASN ditolak PTUN.

Jaksa KPK juga menuntut Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Pengacara mempersiapkan mental Bripka Ricky Rizal sebelum persidangan kasus Brigadir J mengingat tingginya ancaman hukuman.

Tiga kapolda sempat dikabarkan ikut membantu menyebarkan cerita pembunuhan Brigadir J versi skenario Ferdy Sambo.

Dua gugatan terkait TWK di PTUN Jakarta diajukan oleh pemohon Ita Khoiriyah dkk dan Hotman Tambunan dkk.

Kepastian Ferdy Sambo bukan lagi polisi diperkuat dengan sudah ditekennya surat PTDH oleh Presiden Jokowi.

Kapolri sebut Polri telah menyiapkan 1.800 personel di Papua dan siap membantu jika KPK meminta.

Polisi menilai kondisi kesehatan jasmani dan psikologis Putri Candrawathi sudah membaik dan bisa dilakukan penahanan.

Keputusan Presiden (Keppres) pemecatan Ferdy Sambo telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 September 2022.

Moeldoko menyebut tak menutup kemungkinan TNI dilibatkan untuk menjemput Lukas Enembe agar bisa menghadapi proses hukum di KPK.

Mahfud mengatakan dugaan intervensi terhadap Lukas Enembe dan kasus hukum yang berjalan di KPK tidak memiliki hubungan kausalitas meski keduanya fakta.

Kronologi KDRT Lesti Kejora yang dilakukan Rizky Billar, kabar terbaru Lesti dan Billar hari ini serta pasal KDRT terhadap istri dan ancaman hukumannya.

Dia pun menyerahkan barang bukti seperti video konferensi pers sekitar tanggal 18 atau 19 September 2022.

Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

Komnas HAM tidak mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Tim kuasa hukum Brigadir Yosua akan menyasar Pasal 340 KUHP lantaran pasal itu merupakan yang terberat dalam persangkaan Ferdy Sambo dkk.

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

Burhanuddin menjamin keseragaman, transparansi, akuntabilitas, juga efektivitas dalam proses penuntasan perkara, terutama pada tindak pidana khusus.

Berikut ini isi bunyi pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama dan pembahasan unsur-unsurnya.

Menurut Moeldoko pasukan TNI bisa saja diterjunkan menjemput Lukas Enembe, bila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya.