Indeks Law Government

Usai pemeriksaan Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK menemukan setidaknya 3 klaster utama dalam dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Suwito mengenalkan korban dengan N. Lalu, mereka bertiga bertemu guna bahas soal perekrutan, termasuk setoran Rp350 juta.

Akibat perbuatannya, Suwito harus menjalani pemeriksaan internal. Polda Jawa Barat pun menahan dia di penahanan khusus selama 21 hari.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mempersilakan lembaga antirasuah untuk menguji pernyataan Idris Froyoto Sihite terkait pihak yang bocorkan dokumen KPK.

Peristiwa pidana dimaksud adalah dokumen yang semestinya bersifat rahasia menjadi tidak rahasia karena diduga dibocorkan kepada objek yang tengah dilidik.

Tiga saksi tersebut terdiri dari dua orang teman Mario Dandy dan Shane Lukas dan satu orang perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Daftar kasus bullying atau perundungan anak di Indonesia yang viral selama tahun 2023.

Firli sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM.

Polri telah memberangkatkan empat personel ke KBRI di Abu Dhabi untuk mengambil sampel DNA.

Praktik pungutan liar tersebut nominalnya mencapai Rp4 miliar terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022.

Menteri SYL sebut kedatangan dirinya ke KPK sebagai bentuk kooperatif. Ia mengaku akan hadir bila dipanggil di masa depan.

Meski belum dapat surat panggilan menjadi saksi dari jaksa, kuasa hukum menyatakan AG siap menghadiri sidang Mario Dandy.

Pelaku penipuan rekrutmen Polri, AKP SW juga telah diberhentikan dari jabatan saat ini sebagai Wakasat Binmas Polresta Cirebon.

Dewas KPK menilai masalah keabsahan pemberhentian Endar Priantoro merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mentan Syahrul Yasin Limpo tak mau menjawab saat ditanya apakah kasus dugaan korupsi di Kementan tergolong politisasi jelang Pemilu 2024 atau tidak.

Polsek Metro Tanah Abang menangkap empat pelaku penjual tiket palsu pertandingan sepak bola Indonesia vs Argentina, di sekitar Gedung Serbaguna GBK.

Lukas Enembe mengklaim tidak pernah melakukan korupsi dan KPK dianggap telah menggiring opini publik untuk menghakimi dirinya sebagai penjahat besar.

Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.