Indeks Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

Ketentuan ini berlaku bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, BPK menyatakan ada kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

Temuan BPK Selama Semester I 2017 menyangkut 14.997 jenis permasalahan senilai Rp27,39 triliun.

Presiden Jokowi menyebut, sistem akuntansi pemerintah selama ini terlalu banyak aturan dan terlalu berorientasi pada prosedur.

Dalam sepuluh tahun terakhir anggaran belanja pegawai di pemerintah pusat khususnya gaji dan tunjangan PNS-TNI/Polri sudah naik 2-3 kali lipat.

KPK meminta pemerintah mengiringi keberhasilan LKPP 2016 meraih opini WTP dari BPK RI dengan peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di semua kementerian/lembaga. 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi idaman bagi pemerintah di pusat maupun daerah. Namun, status opini yang baik tak otomatis berbanding lurus dengan tidak adanya  penyimpangan.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan. 

BPK menyebut, TVRI yang telah 4 tahun disclaimer berpotensi merugikan negara hampir Rp400 miliar. Menindaklanjuti itu, BPK akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan keuangan di semester I tahun 2016, BPK menemukan sebanyak 15 ribu permasalahan keuangan pemerintahan pusat. Menurut Ketua BPK, jika potensi kerugian dari permasalahan ini bisa diambil oleh pemerintah, akan mengurangi defisit di APBN yang besarannya Rp27,03 triliun.

BPK laporkan enam temuan masalah dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2015 kepada presiden Jokowi. Temuan tersebut terkait mengubah kebijakan akuntansi keuangannya, menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi, piutang bukan pajak, serta dokumen keuangan yang tidak akurat. Menanggapi temuan itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta rekomendasi dan temuan BPK segera ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Unaudited tahun anggaran 2015 secara tepat waktu. Penyerahan tersebut diwakili Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro kepada BPK pada 30 Maret 2016 lalu.