Jokowi Sindir Akuntansi Pemerintah Banyak Aturan Tanpa Hasil

tirto.id - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9/2017). Ia mengingatkan jika sistem akuntansi pemerintah seharusnya berorientasi kepada hasil, bukan pada prosedur. Presiden juga mengkritisi terkait banyaknya peraturan yang dibuat selama ini.

“Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagar dibuat tinggi-tinggi, tapi yang lompat juga masih banyak, buat apa buat tinggi-tinggi kalau yang lompat masih banyak,” jelasnya.

Lanjut Joko Widodo, dirinya bersama pemerintah akan fokus kepada perbaikan sistem.

“Yang kita lakukan harus mengarah kepada perbaikan sistem. Ini yang selalu dan berkali-kali saya ulangi, perbaikan sistem,” tegas Joko Widodo.

Presiden juga mengingatkan, pengelolaan keuangan negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis dan prosedural saja.

Joko Widodo juga mengatakan bahwa masih banyaknya inefisiensi dalam penggunaan dana APBN dan APBD. Dalam hal ini, Presiden sebut perlu adanya perbaikan besar-besaran untuk menanggulanginya.

“Banyak inefisiensi di APBN dan APBD yang perlu perbaikan besar-besaran,” ungkap Presiden Joko Widodo saat membuka rapat di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9), sebagaimana dikutip Antara.

Sistem akuntansi pemerintah yang selama ini mengarah kepada prosedur digadang-gadang Presiden menjadi akar masalah dari hal tersebut. Ia menganjurkan bahwa sistem tersebut harus diubah ke arah orientasi hasil. Hasilnya pun harus berkualitas, kata Joko Widodo.

“Arahnya mesti ke sana semuanya, karena kalau tidak, banyak terjadi inefisiensi dari APBN maupun APBD,” tambahnya.

Selain itu, masih banyaknya kegiatan dan program pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak jelas juga dipermasalahkan oleh Presiden. Joko Widodo melihat beberapa kinerja yang tidak menyasar pembangunan, dan akhirnya tidak jelas mengarah ke mana.

“Juga banyak kegiatan atau program yang tidak ada keterkaitan dengan sasaran pembangunan, jadi lepas sendiri-sendiri,” tutup Joko Widodo.