Indeks Lahan Sawit

Polda Kalimantan Barat menyegel dua lahan sawit milik korporasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran lahan dan hutan.

Korindo dinilai telah melanggar hak-hak pribumi, melakukan pemanfaatan hutan dan merusak daerah-daerah penting Konservasi Bernilai Tinggi atau High Conservation Value (HCV).

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.

Laode M Syarif menyatakan, ketika lahan perkebunan sawit terus meluas, penerimaan pajak dari sektor ini justru menurun. 

Data dari Jatam mengatakan, luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, sementara luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Luhut mendapat informasi dari Bank Dunia bahwa 80 persen perkebunan sawit di Indonesia tercatat melanggar ketentuan, terutama soal lingkungan.

Luhut Binsar meminta para pengusaha sawit diberi penalti atau denda terkait 80 persen lahan yang bermasalah.

Pembatasan informasi hak guna usaha (HGU) lahan justru memperparah konflik agraria berupa tumpang tindih lahan serta bisa berdampak pada kerusakan ekologis.

Tingkat kemiskinan di daerah penghasil sawit lebih cepat dibandingkan daerah bukan penghasil sawit.

Penolakan pengusaha sawit Indonesoa soal kebijakan RED II Uni Eropa didasari potensi aturan yang merugikan industri sawit.

Kementerian ATR/BPN belum membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat usai putusan MA yang mengharuskan data HGU di Kalimantan dibuka kepada publik.

Walhi mengatakan Menko Perekonomian, Darmin Nasution keliru mengenai 22,1 juta hektar kawasan hutan yang disiapkan untuk konservasi.

Walhi mengkhawatirkan rencana Jokowi yang berniat menggalakkan penggunaan campuran sawit dalam bahan bakar hingga B-100 dapat mengakibatkan efek yang lebih buruk bagi keterbatasan lahan di Indonesia.