Indeks Lahan Sawit

Kementan bakal menyelipkan tanaman padi gogo di 500 ribu hektare lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Temuan 9 hektare masih dalam proses penyandingan yang diawali dengan penyampaian SPPT.

Tabung Haji menginvestasikan sebagian uangnya ke perkebunan sawit di Indonesia, yang disinyalir kerap tersandung masalah, termasuk pembukaan lahan gambut.

Amin Said Husni meminta agar segala dokumen-dokumen yang menunjang bisa diserahkan ke PBNU untuk dijadikan bahan tindak lanjut.

Sawit memang punya beberapa manfaat dan menguntungkan secara ekonomi, tapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya juga membahayakan dan patut diwaspadai.

BPK menemukan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2019 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit belum sesuai tujuan.

Pernyataan “perang dagang” yang dilontarkan Jokowi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta-fakta dampak sawit yang merusak lingkungan.

Peremajaan lahan sawit sejak 2017-2019 hanya 116.903 hektare dari total target 2,4 juta hektare.

Rumusan dari ketiga beleid atau kebijakan soal perlindungan industri sawit di Indonesia akan rampung pada Desember 2019.

BPDPKS mengklaim industri sawit telah mematuhi Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit, sehingga tuduhan sejumlah pihak bahwa sawit menyebabkan Karhutla terbantahkan.

Polda Kalimantan Barat menyegel dua lahan sawit milik korporasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran lahan dan hutan.

Korindo dinilai telah melanggar hak-hak pribumi, melakukan pemanfaatan hutan dan merusak daerah-daerah penting Konservasi Bernilai Tinggi atau High Conservation Value (HCV).

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.

Laode M Syarif menyatakan, ketika lahan perkebunan sawit terus meluas, penerimaan pajak dari sektor ini justru menurun. 

Luhut mendapat informasi dari Bank Dunia bahwa 80 persen perkebunan sawit di Indonesia tercatat melanggar ketentuan, terutama soal lingkungan.

Luhut Binsar meminta para pengusaha sawit diberi penalti atau denda terkait 80 persen lahan yang bermasalah.

Data dari Jatam mengatakan, luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, sementara luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Pembatasan informasi hak guna usaha (HGU) lahan justru memperparah konflik agraria berupa tumpang tindih lahan serta bisa berdampak pada kerusakan ekologis.

Tingkat kemiskinan di daerah penghasil sawit lebih cepat dibandingkan daerah bukan penghasil sawit.

Penolakan pengusaha sawit Indonesoa soal kebijakan RED II Uni Eropa didasari potensi aturan yang merugikan industri sawit.