Indeks Kpu Ri

Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin ditunjuk jadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU sejak Kamis (4/7/2024).

Presiden Jokowi mengatakan surpres pengganti Ketua KPU masih dalam proses administrasi dan segera ditangani setelah rampung.

Belajar dari penggunaan teknologi sejak Pemilu 2004, sistem teknologi informasi kepemiluan adalah salah satu yang paling rentan mengalami serangan siber.

Surat edaran itu akan mengatur hal-hal terkait upaya menghindari terjadinya kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu.

Afifuddin mengatakan bahwa jabatan yang diembannya memiliki batas waktu tiga bulan. Namun, itu bisa diperpanjang satu periode lagi.

Ari menegaskan Keppres dibuat sebagai bentuk penghormatan presiden kepada putusan DKPP yang sebelumnya telah memecat Hasyim Asy'ari.

Jika KPU tak berbenah, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan demokrasi jelas akan jatuh.

Puadi menyampaikan Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan pilkada pasca pemecatan Hasyim.

Saat ini, keppres pemecatan Hasyim Asy’ari masih dalam proses administrasi di Kementerian Sekretaris Negara.

Secara kelembagaan, Plt. Ketua KPU tak akan mengomentari putusan DKPP karena hal itu merupakan urusan pribadi Hasyim Asy'ari.

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali menegur Hasyim agar menjaga sikap selaku ketua KPU.

Video Anies Baswedan yang menyatakan dirinya akan menjadi gamer usai kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah hasil suntingan.

KPU meyakini pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan Pilkada Serentak 2024.

Hasyim menjawab kritik anggota Komisi II terkait absennya sejumlah komisioner KPU RI dalam RDP dengan DPR RI.

KPU akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI serta pemerintah bahwa putusan MA itu telah final dan mengikat.

Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.

Titi Anggraini sebut caleg yang baru terpilih tapi maju pilkada hanya mempermainkan mandat rakyat.

Menurut Hasyim Asyari, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 menyebutkan caleg DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih belum terikat hak & kewajiban konstitusional.

Penggelembungan suara di Intan Jaya sebelumnya didalilkan oleh pihak pemohon, yakni Partai Garuda.

Hakim MK menyoroti KPU RI yang tidak bawa bukti C hasil sistem noken di Papua Tengah dalam sidang PHPU Pileg 2024.