Indeks Kpu Ri

Masa jeda Pemilu 2029 jadi momen krusial KPU jamin hak difabel. Komunitas ungkap data pemilih disabilitas justru menyusut 13,3%, kontras dengan total DPT.

PKPU 19/2023 mulai direncanakan pada Mei 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut.

Sidang diwarnai drama pengusiran ahli dan misteri penutupan Silon KPU. MK pilih panggil Atase luar negeri ketimbang hadirkan Gibran langsung.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kuasa hukum KPU menegaskan perkara syarat pendidikan Gibran harus lewat mekanisme DPR, bukan langsung ke MK.

Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan kepada Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi'i dan Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah.

Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Aturan batas usia minimum calon anggota KPU dan Bawaslu digugak ke MK karena dinilai diskriminatif.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan 4 pejabat KPU atas dugaan pemborosan anggaran negara untuk sewa helikopter dinas senilai Rp198 juta.

Eks Ketua KPU Arief Budiman desak revisi UU Pemilu rampung awal 2026 demi kelancaran tahapan Pemilu 2029.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Putusan KIP menyatakan bahwa ijazah Jokowi sebagai informasi yang terbuka.

Tirto tidak menemukan adanya berita kredibel maupun resmi yang melaporkan hakim sudah menyatakan Gibran melanggar UU.

KPK menyatakan putusan DKPP menjadi pengayaan untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi penggunaan jet pribadi KPU itu.

Dede Yusuf pun mengimbau bahwa seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang dilakukan KPU.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dinilai mencoreng integritas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Langkah ini dinilai makin menunjukkan ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan tugas serta dalam proses pengambilan keputusan.

KPU baru bertindak setelah ada tekanan publik. Itu menunjukkan prinsip transparansi belum menjadi kesadaran internal.

KPU membatalkan aturan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan setelah mendengar masukan dan kritik sejumlah pihak.

Bagja mengaku, KPU kerap tidak menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu dan kini harus ditindaklanjuti dalam penanganan UU Pilkada.