Indeks Kppu

KPPU lebih banyak tangani perkara tender sepanjang 2000-2016. Proses tender banyak masalah?

Revisi UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan segera disahkan DPR. Rencana denda maksimal 30 persen dari omzet akan menjadi mimpi buruk bagi para pengusaha pelaku persaingan tak sehat seperti praktik kartel.

KPPU menyampaikan tiga rekomendasi ke Presiden Joko Widodo mengenai perlunya ada perubahan di tiga aturan dalam Permenhub 32/2016. Pendapat KPPU ini selaras dengan keberatan sejumlah perusahaan transportasi online besar. 

Perang tarif promosi dari perusahaan bermodal gede menggugurkan banyak pelaku usaha ojek online bermodal nekat.

KPPU minta pemerintah membatalkan tiga poin aturan di Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif taksi, kuota armada dan kewajiban taksi online punya STNK atas nama badan hukum. 

Keputusan KPPU dalam kasus kartel sepeda motor skuter otomatik (skutik) 110-125 cc yang melibatkan Honda dan Yamaha menjadi polemik. Persoalan bukti yang tak langsung yang dipakai KPPU dianggap lemah.

KPPU menyatakan Honda dan Yamaha terbukti melakukan kartel harga sepeda motor skuter matik (skutik). Bagi KPPU ini adalah kemenangan, tapi bagi Honda-Yamaha ini sebuah tamparan. Bagaimana dengan masyarakat?

Dua raksasa produsen sepeda motor Honda dan Yamaha sedang di ujung tanduk. KPPU akan segera memutuskan perkara dugaan kartel harga motor. Konsekuensinya bukan hanya soal denda, tapi juga masalah image duo raksasa sepeda motor di pasar ekspor.

Dalam membuktikan perilaku kartel, KPPU sering menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Pembuktian kasus dengan bukti tak langsung jadi langganan dilemahkan oleh pengadilan sehingga membuat wasit persaingan usaha ini kehilangan taji.

(KPPU) selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, memerlukan kewenangan lebih kuat lebih guna memberantas kartel.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp107 miliat terhadap 32 perusahaan yang melakukan praktetk penggemukan sapi (feedloter).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali penerapan tarif bawah tiket penerbangan komersial. Lembaga tersebut menilai penerapan tarif bawah menghambat pertumbuhan penumpang, bahkan dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah wisata.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis, (14/4/2016) mengungkapkan bahwa Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) berpotensi menjadi sarana kartel yang menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha mitra anggota IPOP.

Sejak kelahirannya 16 tahun silam, KPPU tak pernah punya taji. Keputusannya lebih banyak diabaikan karena kekuatannya yang rendah. Sementara jumlah kasus yang ditanganinya terus menurun akibat belitan masalah internal. KPPU tidak bisa berperan lebih jauh dalam mengawasi persaingan usaha, khususnya soal produktivitas mereka dalam menangani dan memutuskan perkara. Dan juga fakta bahwa selama ini KPPU banyak menangani kasus tender .