Indeks Kpk

Fathroni Diansyah, adik Febri Diansyah, batal diperiksa KPK, Selasa (8/4). Simak kasus apa yang membuat Fathroni dipanggil KPK dan siapa sosoknya?

Keluarga koruptor tetap bisa dijerat pasal TPPU bila terbukti turut menikmati hasil korupsi.

Hal tersebut dilakukan agar nantinya penuntut umum bisa yakin saat menyajikan sebuah kasus di persidangan.

Belum diketahui materi pemeriksaan yang akan digali dari Djoko Tjandra dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Staf Hasto, Kusnadi, mencabut permohonan praperadilan atas penyitaan sejumlah barang oleh KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan.

KPK batal memeriksa adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, sebagai saksi kasus TPPU yang menyeret SYL.

Presiden Prabowo Subianto menilai memang sudah sepantasnya jika negara menyita aset yang dimiliki para koruptor.

KPK kembali memanggil Adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, untuk diperiksa sebagai saksi kasus TPPU SYL.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pemberian remisi kepada para narapidana koruptor bukanlah kewenangan komisi antirasuah.

KPK memastikan tidak akan ada konflik kepentingan meskipun KPK ditunjuk sebagai salah satu tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara.

Maria Stefani Ekowati mengunjungi rutan Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada momen Idulfitri 1446 H.

Batas akhir pengumpulan LHKPN periode 2024, yang semula dijadwalkan pada Senin (31/3/2025) menjadi Jumat (11/4/2025).

KPK menyita sejumlah uang dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden, era Jokowi, Djan Faridz, terkait kasus suap yang menyeret Harun Masiku.

KPK membantah batal memeriksa mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bukan karena penyidik tengah cuti.

KPK mengumpulkan bahan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait dengan kasus dugaan suap pada pengadaan iklan di BJB.

Febri Diansyah menegaskan dirinya mendahulukan hadir ke persidangan Hasto Kristiyanto guna memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pengacara.

KPK menggeledah rumah dinas milik Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), kantor DPRD OKU, dan 19 lokasi lainnya terkait dengan dugaan korupsi.

KPK menyita uang senilai Rp150 miliar terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen, Senin (24/3/2025) lalu.

KPK melimpahkan berkas kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, ke JPU.

PN Jaksel menunda persidangan praperadilan yang diajukan staf Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan KPK.