Indeks Kpk

Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan dirinya sudah tak lagi bekerja di Visi Law.

Menurut pakar hukum, penggeledahan oleh KPK bukan dalam rangka abuse of power, tapi bagian dari mencari alat bukti.

Pahala Nainggolan sangat percaya bahwa digitalisasi bisa menekan celah korupsi dan memperbaiki pelayanan publik.

KPK terus mendalami proses kontrak antara SYL dengan kantor pengacara Visi Law.

KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) setelah Lebaran 2025.

KPK menahan dua tersangka dari PT Petro Energy (PT PE) terkait kasus dugaan korupsi pada pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

KPK mendalami soal komitmen fee dari tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, dan konsorsiumnya ke anggota DPR RI.

KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Visi Law terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.

KPK) menggeledah kantor Bupati dan Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, Rabu (19/3/2025).

Visi Law merupakan kantor hukum yang didirikan oleh mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan peneliti ICW, Donal Fariz.

KPK memeriksa mantan terpidana kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong, sebagai saksi dalam pengembangan perkara tersebut.

Maruarar Sirait segera bersurat kepada KPK untuk meminta izin penggarapan lahan bekas korupsi BLBI jadi program 3 juta perumahan rakyat.

Bansos akan diterima masyarakat berdasarkan pemutakhiran data DTSEN per 3 bulan sekali.

Maruarar Sirait hingga Gus Ipul menemui pimpinan KPK membahas pencegahan korupsi di kementerian masing-masing.

KPK memeriksa bekas terpidana kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam dugaan rasuah perkara itu.

KPK melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi, yang menyeret mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita, ke jaksa penuntut umum (JPU).

KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR OKU.

Delapan orang yang terkena operasi senyap KPK terdiri dari Kepala Dinas PUPR OKU, ASN, anggota DPRD OKU dan seorang kontraktor.

Pengangkatan Yusuf sebagai puncak pimpinan Bank BJB ini diputuskan berdasarkan rapat direksi perseroan yang dilaksanakan pada Selasa (11/3/2025).

KPK imbau seluruh ASN dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi saat momen Lebaran 2025.