Indeks Kpk

Aliran duit suap di Lampung Tengah diduga merembes ke DPRD.

Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono divonis majelis hakim Tipikor 5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa 7 tahun penjara.

Perkara yang menjerat Bupati Dirwan dan istrinya menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang melibatkan suami-istri.

Basaria menjelaskan, Nursilawati, Dirwan dan Hendrati ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara Juhari selaku pemberi suap.

Yuliadi menyampaikan, anggota DPRD DKI menganggap LHKPN hanya untuk pemerintah eksekutif selaku penyelenggara negara.

Selain Bupati Bengkulu Selatan, juga ada istrinya, ASN, dan pihak swasta yang diberangkatkan ke Jakarta menggunakan penerbangan Garuda Indonesia sekitar pukul 9.35 WIB.

Febri menduga, uang ratusan juta itu diberikan kepada kepala daerah berkaitan dengan proyek tertentu.

Febri enggan menyebut nama-nama orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

KPK mengkritik DPRD DKI karena seluruh anggotanya belum melaporkan harta kekayaannya.

"Mereka ada sekitar enam pertanyaan ya. Ada enam pertanyaan dijawab dengan banyak tadi," kata Isnur.

KPK mendalami proses mekanisme anggaran satelit monitoring di Bakamla, dalam pemeriksaannya terhadap 3 saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi.

"Kami mengklarifikasi berbagai hal yang kami sudah dapatkan di kepolisian untuk kemudian ya itu tadi benar atau tidaknya, kekurangan kelebihannya gitu," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.

KPK agendakan pemeriksaan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sebagai saksi tersangka korupsi Fayakhun Andriadi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Yugoharto berupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Ali Fikri.

Syafruddin menilai dakwaan KPK itu error in persona atau salah orang.

Saat diperiksa KPK sebagai saksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku ditanyai soal proses pengangkatan eks Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Menteri Basuki Hadimuljono dipanggil KPK sebagai saksi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong transaksi uang kartal dibatasi maksimal Rp100 juta guna mencegah tindak pidana pencucian uang.

"Saksi tidak hadir karena sedang menjalani dinas di luar kota," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Jakarta.

KPK berencana secepatnya memanggil ulang mantan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna setelah mantan KSAU tersebut tidak menghadiri jadwal pemeriksaan pada hari ini.