Indeks Kpk

KPK Tahan Bupati Mojokerto Selama 20 Hari di Rutan Cabang KPK
KPK menahan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK, setelah diperiksa sebagai tersangka.

Tersangka Korupsi Ditjen Hortikultura Diperiksa KPK Hari Ini
KPK hari ini Senin (30/4/2018) memeriksa Eko Mardianto, tersangka kasus korupsi pengadaan fasilitas mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura.

Sidang Fredrich: Jaksa Hadirkan Pegawai IT RS Medika Permata Hijau
Jaksa KPK menghadirkan pegawai IT RS Medika Permata Hijau untuk membuktikan waktu kejadian dengan waktu CCTV yang berbeda.

Beda Sikap MA Terhadap Effendi Mukhtar dan Sarpin Rizaldi
Perbedaan sikap yang dilakukan MA akan menggiring hakim di Indonesia untuk bersikap konservatif. Tidak ada parameter penilaian hukum yang jelas terkait terobosan hakim dalam mengadili perkara hukum.

KPK Klarifikasi Pemeriksaan 2 Kader Golkar Terkait Kasus E-KTP
KPK mengklarifikasi pemeriksaan terhadap dua pengurus DPD Golkar Jawa Tengah yaitu M Iqbal Wibisono dan Bambang Eko Suratmoko, terkait kasus korupsi e-KTP.
Eddy Rumpoko Divonis 3 Tahun Penjara Lebih Rendah dari Tuntutan JPU
Mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta rupiah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Setya Novanto Bersaksi tentang Kronologi Kecelakaan yang Menimpanya
Setya Novanto menjelaskan kronologi kecelakaan yang menimpanya sebelum dirawat di RS Medika Permata Hijau saat bersaksi di sidang Bimanesh Sutarjo.

Mantan Bendahara Golkar Jateng Dipanggil KPK Terkait Kasus E-KTP
Bambang Eko Suratmoko akan diperiksa KPK untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP.

Sidang Bimanesh Kembali Hadirkan Setya Novanto sebagai Saksi
"Hanya SN (Setya Novanto) dan hadir," kata Jaksa KPK Takdir Suhan saat ditanya saksi yang hadir di sidang kasus merintangi penyidikan e-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Zumi Zola Selama 40 Hari
KPK memperpanjang masa penahanan Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola menjadi 40 hari, terhitung sejak 29 April 2018 hingga 9 Juni 2018.

Fredrich Yunadi Terima Surat Pemindahan dari Rutan KPK ke Cipinang
Fredrich mengaku tidak mau berada di Rutan KPK karena mengaku diperlakukan kurang baik.

Mengaku Diabetes, Zumi Zola Meminta Izin Berobat Dokter ke KPK
Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola meminta izin kepada KPK untuk menjalani perawatan ke dokter karena menderita diabetes.

Sidang Bimanesh, Dokter: Novanto Baik-Baik Saja Usai Diperiksa
Dokter RS Medika Permata Hijau Toyibi beralasan kecelakaan seharusnya masuk ranah dokter bedah, bukan dirinya selaku dokter jantung.

KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Suap APBD Kota Mojokerto
Pemeriksaan terhadap ketiga anggota tersebut untuk tersangka Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus alias MY atas kasus suap dengan pengalihan anggaran di Dinas PUPR Kota Mojokerto 2017.

KPK Geledah Tujuh Lokasi Terkait Kasus Gratifikasi Zumi Zola
Tujuh lokasi yang digeledah itu antara lain kantor perusahaan kontraktor dan enam rumah di Kota Jambi serta Tanjung Jabung Timur.

MAKI Desak KPK Usut Korupsi di Kemenakertrans Era Muhaimin Iskandar
MAKI mendesak KPK mengusut kembali kasus korupsi di Kemenakertrans di era Menteri Muhaimin Iskandar.

Sejumlah Kantor Dinas Mojokerto Digeledah KPK
Sebelumnya, petugas KPK melakukan penggeledahan di ruangan Bupati Mojokerto.

KPK Telusuri Tindak Pidana Pencucian Uang di Kasus E-KTP Novanto
"Tentu akan kami lihat isi dari putusan dan fakta-fakta lain apakah akan diperhatikan. Apakah terkait KPK akan masuk ke dugaan tindak kejahatan TPPU atau tidak," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Nama-Nama Lain yang Muncul Lagi dalam Vonis Setya Novanto
Dalam sidang putusan terhadap Setya Novanto, majelis hakim kembali menyebut nama-nama yang pernah terindikasi menerima aliran dana korupsi KTP-elektronik.

ICW Minta KPK Selidiki Korporasi yang Terlibat Proyek e-KTP
"KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP elektronik pada waktu-waktu ke depan," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun.
Masuk tirto.id






