Indeks Kpk

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pernah meminta uang kepada pengusaha Johannes B Kotjo untuk Munaslub Golkar, menurut JPU.

"Kami minta KPK juga melakukan penyidikan upaya penghalangan penegakan korupsi. Kami juga merilis laporan investigasi pemantauan dari masyarakat sipil atas kasus Novel," kata Isnur.

KPK menyebutkan alasan anggota DPRD DKI tidak membuat laporan kekayaan LHKPN karena sulit mengisi berkas adalah alasan klasik.

Terdakwa kasus suap PLTU Riau I Eni Maulani Saragih kembali menjalani sidang hari ini, Selasa (15/1/2019) di Pengadilan Tipikor.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah mengaku pernah menerima arahan dari Mendagri Tjahjo Kumolo soal perizinan Meikarta. KPK pun menyatakan sedang mencermati keterangan Neneng tersebut. 

KPK menyatakan akan segera mendalami keterangan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah bahwa Sekda Jabar Iwa Karniwa pernah meminta jatah Rp1 miliar terkait izin Meikarta. 

Hingga kini, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin sudah mengembalikan duit suap terkait dengan perizinan Meikarta senilai Rp11 miliar kepada KPK. 

Usai putusan kasasi Mahkamah Agung pada Desember 2018, KPK mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku kesulitan mengisi dan belum paham tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

"Yang baru melaporkan baru satu orang [MPR]. Yang sudah melaporkan Pak E.E. Mangindaan," kata Kunto.

Independensi tim diragukan karena sebagian besar anggotanya berasal dari unsur kepolisian.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.

Mestinya ada 80 pejabat berstatus wajib lapor kekayaannya di Kementerian Pertahanan, tapi hanya 8 orang atau 10 persen.

KPK mencatat anggota DPRD DKI tidak pernah melaporkan kekayaan ke KPK alias 0 persen selama tahun 2018.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun dari 78 persen menjadi 64,05 persen. Legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Penyidik KPK telah lengkap menahan 38 tersangka kasus suap anggota DPRD Sumatera Utara setelah tertangkapnya Ferry Suando Tanuray Kaban dan Dermawan Sembiring.

Waktu pembentukan satgas oleh Kapolri bersamaan dengan persiapan debat Pilpres 2019. Dikhawatirkan, pembentukan satgas demi kepentingan politik tertentu.

KPK tidak menyoal siapa saja yang terlibat dalam satuan tugas. Yang penting fokus untuk menemukan penyerang Novel Baswedan.

Rekomendasi ini agar segera ditindaklanjuti oleh KPK dengan baik dan segera. Obstruction of justice menjadi bagian penting dalam kerja kerja pemberantasan korupsi.

Komnas HAM berharap tim ini dapat bekerja cepat mengungkap dalang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK.