Indeks Kpk

LMKN merespons laporan ke KPK dengan menegaskan tak ada penahanan royalti Rp14 miliar dan menyebut distribusi tertahan karena LMK bermasalah.

KPK sita dokumen, barang bukti elektronik dan uang dari penggeledahan Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Aizzudin Abdurrahman diperiksa KPK lantaran diduga menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

DJP sampaikan akan bersikap kooperatif terhadap penggeledahan oleh KPK.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada pemeriksaan pajak KPP Madya Jakarta Utara terhadap PT Wanatiara Persada.

Juru Bicara KPK belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang digali oleh penyidik terhadap Aizzudin terkait korupsi kuota haji.

Nyumarno mengklaim dirinya hanya ditanya terkait pengetahuannya terkait kasus ini dan terikat dengan jabatannya sebagai anggota DPRD.

Muzaki Kholis diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag 2023-2024.

Muzaki tidak punya PIHK, tapi diduga tahu adanya inisiatif dari PIHK atas pembagian kuota haji tambahan.

Sugiri Heru, Ketua KONI Ponorogo, meminjamkan Rp26 miliar untuk kampanye Sancoko. Dia menerima sejumlah uang dari para tersangka terkait pelunasan utang.

Menyesuaikan dengan KUHAP yang berlaku sejak awal Januari 2026, KPK lagi menampilkan wajah tersangka korupsi saat konferensi pers.

KPK belum bisa menjelaskan barang bukti apa yang tengah dicari oleh para penyidik dalam penggeledahan tersebut.

KPK memeriksa Anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno soal aliran dana dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara.

Sugiri Sancoko disebut baru mengembalikan sebagian utangnya.

Budi belum menjelaskan jenis dokumen yang telah diserahkan oleh Yudi dan disita penyidik KPK.

KPK periksa Wakil Katib PWNU DKI Jakarta, Muzzaki Kholis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

DJP menilai kasus suap konsultan pajak kepada KPP Madya Jakarta Utara sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.

Penetapan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dinilai sudah tepat.

KPK ungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus “all in” di KPP Madya Jakut. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakut, Ditjen Pajak Kemenkeu, hasil OTT awal 2026.