Indeks Kpk

Kasus ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. Namun, pemulihannya diduga baru menyentuh angka Rp5 triliun.

KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah dan saat ini masih memeriksa yang bersangkutan bersama sejumlah pihak lainnya.

Nyumarno menerima Rp600 juta dari Sarjan, yang merupakan tersangka dari pihak swasta dalam kasus ini.

Kasi Jalur dan Bangunan Wilayah II DJKA Kemenhub hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Jubir KPK menerangkan uang yang digunakan tersangka Hery Sudarmanto itu berasal dari agen TKA.

KPK belum dapat memastikan apakah wajib pajak tersebut perseoran atau perseorangan.

Muzaki disebut sebagai 'broker' atau perantara yang menyampaikan inisiatif dari pihak PIHK kepada Kemenag.

Informasi penyelidikan masih bersifat tertutup & KPK masih fokus mencari peristiwa dugaan tindak pidana dalam kasus ini.

KPK menyebut uang yang diduga diterima Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin dalam kasus kuota haji Kemenag 2023–2024 dari PIHK atau biro perjalanan haji.

Novel Baswedan menilai independensi KPK krusial untuk mencegah intervensi dalam penanganan perkara korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyampaian LHKPN merupakan bagian penting dari komitmen transparansi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyebut tidak ada aliran uang, baik kepadanya maupun ke PDIP, terkait perkara ini.

Setelah pensiun sampai 2025, Heri diduga masih menerima aliran uang dari para Agen TKA.

Warga menagih ucapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebut para mafia tanah di Dago Elos akan dijerat TPPU.

Ma’ruf Cahyono disebut menerima gratifikasi mencapai Rp17 miliar dan jumlahnya masih bisa bertambah.

Dugaan penghilangan barang bukti tersebut diketahui saat KPK melakukan penggeledahan di Kantor Maktour Travel.

Hal itu didiskusikan dengan KPK untuk dapat memitigasi adanya kebocoran pada pelaksanaan impor.

KPK klaim punya bukti & keterangan saksi soal dugaan aliran uang kasus korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 ke petinggi PBNU, meski pihak terkait membantah.

Budi mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut akan berfokus pada kajian terkait importasi di sektor energi.

Diperiksa KPK selama 7 jam, Aizuddin membantah menerima aliran dana kasus kuota haji 2023–2024 dan menegaskan tidak ada uang mengalir ke PBNU.