Indeks Kpk

Permintaan sejumlah duit untuk mendapatkan izin Kemnaker guna menggunakan TKA telah berlangsung sejak 2010.

Sebelumnya, Gus Alex dicecar soal aliran uang dari travel haji ke pihak di Kemenag terkait kuota haji tambahan 2024.

Kasus ini menyeret Wali Kota Madiun, Maidi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK tengah mendalami pengumpulan uang dari para perangkat desa dan pihak yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan yang menjerat Bupati Pati Sudewo.

Ketua KPK menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal pemeriksaan Jokowi kepada penyidik.

KPK juga menghapus ketentuan batas nilai gratifikasi untuk hadiah perpisahan, pisah sambut, dan ulang tahun.

Fitroh Rohcahyanto menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu hambatan terbesar KPK dalam meningkatkan intensitas OTT.

KPK membantah anggapan tengah mengincar atau menargetkan kementerian tertentu dalam penanganan perkara korupsi.

Menurut Ketua KPK Setyo, pemulihan aset merupakan salah satu kontribusi konkret KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Jejen, yang sempat menjadi Anggota DPRD Bekasi dan Jawa Barat ini, diduga menerima uang dari Ade dan tersangka dari pihak swasta bernama Sarjan.

Langkah ini dilakukan KPK untuk memperkuat pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara.

KPK menyebut pengadaan barang dan jasa masih menjadi modus korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia.

KPK mengubah aturan terkait pelaporan gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang pelaporan gratifikasi.

Indeks Integritas Nasional pada tahun 2025 berada di angka 72,32, naik tipis jika dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 71,53.

Penjadwalan ulang itu lantaran politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mangkir dari panggilan KPK, pekan lalu.

Di hari yang sama KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Madiun. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah koper dan dua unit mobil.

KPK belum menjelaskan materi pemeriksaan yang akan digali dari Chang Eng Thing dan 16 saksi lain.

Fuad Hasan membantah Maktour mendapatkan kuota haji tambahan dari Kemenag mencapai ribuan.

Menurut Noel, OTT yang dilakukan KPK selama ini telah jauh dari kaidah operasi tangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.