Indeks Kpk

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi mengambil alih penyelenggaraan TWK karena ditemukan 11 dugaan pelanggaran HAM.

Komnasham menemukan dugaan pelanggaran HAM terhadap seleksi pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

Ombudsman RI buka suara atas keberatan KPK dan BKN tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) TWK KPK.

Dadan merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap Ditjen Pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan 2016 dan 2017.

Langkah KPK tersebut diambil setelah Mahkamah Agung memutus Abidin bersalah melakukan korupsi berupa menerima gratifikasi mencapai Rp34 miliar.

Tidak ada kabar baik mengenai pemberantasan korupsi menjelang peringatan ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

KPK melanjutkan pemeriksaan dugaan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang menyeret salah satu pejabatnya, Angin Prayitno Aji.

KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, antara lain kantor PT SW di Jalan Yasadiwirya, Purbalingga dan sebuah rumah di Jalan Dipokusumo, Purbalingga Lor.

Tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai barang bukti di antaranya dokumen yang diduga terkait dengan perkara.

Aturan baru KPK soal perjalanan dinas menuai kritik. Peraturan ini dinilai akan menghancurkan branding komisi antirasuah soal indenpedensi pegawai.

Selasa (10/8/2021), KPK menggeledah dua lokasi terkait kasus korupsi Dinas PUPR Banjarnegara, salah satunya Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Polri sengaja meminta kepada Interpol untuk tidak mempublikasikan nama Harun Masiku dalam situs web berisi daftar buronan internasional. 

11 pegawai nonaktif KPK mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang kontroversial. 

Juliari Batubara mengklaim tak melakukan korupsi dana bansos terbukti dari tak adanya uang, rekening bank, atau aset berharga yang disita.

RJ Lino didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq PT Pelabuhan Indonesia II sebesar USD.1.997.740,23.

KPK menyelidiki dugaan kasus gratifikasi di Pemkab Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

KPK tengah mendalami adanya keterlibatan pihak-pihak lain berdasarkan fakta-fakta persidangan Juliari.

Dedi diduga memiliki informasi adanya aliran dana bantuan provinsi (Banprov) ke Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Hartono Iskandar yang merupakan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur.

KPK klaim perberat uang pengganti Rp14,5 miliar. Padahal dalam dakwaan, Juliari menerima uang korupsi sebesar Rp32,48 miliar.