Indeks Kpk

DPR berpeluang merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PDIP merasa ada motif politik jelang Pilkada 2024 dibalik pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK 

Hakim menolak gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bupati Sidoarjo nonaktif, Ahmad Muhdlor Ali.

Benny K Harman menyebut Dewas KPK seperti macan ompong. Kehadirannya justru memperlemah KPK.

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Meski demikian, belum ada jadwal pasti untuk pemanggilan Hasto Kristiyanto tersebut.

Pansel KPK janji bekerja sesuai dengan Keputusan Presiden dan UU terkait proses seleksi pimpinan & Dewas KPK.

Ali Fikri juga mengatakan, KPK terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku dengan memeriksa beberapa saksi belakangan ini.

Samsuddin menjadi saksi untuk membuka peran dan perbuatan aktif terdakwa, Abdul Gani Kasuba dalam penerimaan suap di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Mobil tersebut diduga dibeli menggunakan identitas pihak lain dan dimutasikan kembali kepemilikannya untuk menghilangkan jejak.

KPK mulai terlihat menggencarkan pencarian terhadap buron Harun Masiku.

Alexander Marwata menilai mantan pimpinan KPK bisa memberikan gambaran sosok yang tepat untuk memimpin KPK.

Penyidik memeriksa Simeon dan Hugo terkait dugaan adanya pihak yang sengaja melindungi Harun Masiku serta mempersulit proses pencarian.

Saut Situmorang mengatakan, kini masyarakat hanya tinggal menanti tanggung jawab moral para anggota Pansel KPK.

Rektor IPB Arif Satria ditunjuk jadi Wakil Ketua Pansel KPK.

Presiden Jokowi telah menandatangani surat keputusan pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Cikal bakal perilaku korupsi diawali dengan mementingkan kepentingan diri atau kelompok termasuk keluarga sehingga merugikan kepentingan publik.

Zaenur pun mendorong KPK melakukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Novel Baswedan dkk meminta batas usia pimpinan KPK dikembalikan menjadi 40 tahun seperti yang pernah diatur di UU KPK yang lama.

Seorang penyelenggara negara dan seorang pihak swasta dicegah ke luar negeri demi kepentingan penyidikan dugaan korupsi di PGN.