Bulog Klaim Tak Punya Kontrak Impor dengan Tan Long Group

tirto.id - Perum Bulog buka suara soal pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up impor beras sebanyak 2,2 juta ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, membantah isu penggelembungan harga beras impor.

“Perusahaan Tập đoàn Tân Long (TLG) Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Suyamto dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Bulog pun mengutip pemberitaan media Vietnam, CAFEF yang menyebut sampai saat ini Direktur Utama Tập đoàn Tân Long (TLG), Trương Sỹ Bá, tidak pernah memenangkan tender langsung dari Bulog. Dari isi pemberitaan tersebut, Trương, mengeklaim sejak 2023 hingga saat ini perusahaannya tidak pernah memenangkan tender dari Bulog.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska, mengeklaim, akan terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu kata dia sesuai dengan keempat visi transformasi Bulog.

"yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sonya.

Saat ini, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari pemerintah sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Impor dilakukan secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. Sampai akhir Juni, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan diproyeksi akan menyerap 1 juta ton beras sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR), melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Kabulog, Bayu Krisnamurthi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini, terkait dengan dugaan mark up harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.