Indeks Korupsi

KPK memeriksa eks Kajari Bekasi Eddy Sumarman sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara.

Ayah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara itu, menghindari awak media usai diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (8/1/2026).

Kedua orang tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi Gerindra, Aria Dwi Nugraha, dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno.

Narasi yang tersebar di media sosial tidak didukung informasi resmi ataupun pemberitaan kredibel media nasional.

Ridwan Kamil diduga menjadi salah satu penerima dana non-budgeter dari BJB saat masih menjabat sebagai gubernur.

Saat ini, berkas perkara Alvin disebut telah diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketua KPK, Setyo Budianto, menyebut tidak ada perpecahan di tubuh pimpinan terkait penanganan kasus korupsi kuota haji.

Kata Setyo, segel tersebut juga telah dibuka lantaran kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik telah selesai.

Uang tersebut berasal dari salah satu rekanan penyedia Chromebook, PT Bhineka Mentari Dimensi, atas nama Mariana Susy.

Rachmad Muhamdiyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023.

Uang Rp50 juta tersebut rupanya tidak langsung dikembalikan kepada pemberi.

Gogot menjelaskan bahwa pertemuan itu berisi tawaran solusi dari Google terkait tantangan layanan Sekolah Garis Depan (SGD).

Aset ini akan digunakan oleh Kementerian HAM sebagai tempat pusat pengembangan dan pendidikan HAM.

Penghitungan kerugian negara terkait korupsi kuota haji telah masuk pada tahap finalisasi.

Nadiem mengatakan omzet Google dari pengadaan laptop Chromebook hanya sebesar Rp600 m, sementara dia didakwa mendapat keuntungan pribadi sampai Rp809 m.

Beni Saputra sempat terjaring OTT bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka dan dilepaskan oleh KPK.

Dalam penanganan perkara korupsi di Kortastipidkor Polri sendiri, sejumlah kasus yang hingga kini ditangani, belum semua tersangka ditahan.

Dakwaan kerugian negara didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP pada 4 November 2025.

Hakim Andi sempat memastikan kepada Wahyu Gunawan tentang keterkaitannya antara Syarifudin berkorelasi dengan perkara tersebut atau tidak.

Ariyanto menyebut, fakta persidangan terungkap bahwa Wahyu Gunawan kerap menjadi makelar kasus selama menjabat sebagai panitera di PN Jakarta Utara.