Indeks Korupsi

KPK mengakui bahwa penjualan saham PT Duta Graha Indah (DGI) yang sudah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk di BEI telah dihentikan sementara.

Saat ini KPK memang sudah memiliki tim khusus untuk menangani tindak pidana korupsi terhadap korporasi.

KPK telah melimpahkan kasus Andi Narogong dari proses penyidikan ke penuntutan.

Sugito diperiksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Kejati DKI Jakarta mengatakan penyelamatan keuangan negara itu berasal dari tiga kasus.

Miryam menerima uang sebesar 1,2 juta dolar AS, Markus Nari menerima sebesar 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan Akom menerima sebesar 100 ribu dolar AS.

Setya Novanto disebut memegang kunci anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Jokowi meminta jajarannya mampu membedakan antara kebijakan dan tindakan mengambil uang rakyat.

Miryam telah ditetapkan menjadi terdakwa pemberi keterangan yang tidak benar.

Ismail menyarankan kepada KPK untuk melakukan penahanan kepada Setya Novanto.

Andi Mallarangeng kini telah berstatus bebas murni pada Rabu kemarin setelah sebelumnya mendapat masa cuti menjelang bebas (CMB) selama tiga bulan.

Polda Kalsel menetapkan Kepala sekolah SMAN 10 Banjarmasin dan wakilnya sebagai tersangka dalam kasus Pungli PPDB. Keduanya disangka melanggar pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK mendukung rencana Polri membentuk Satgas Antikorupsi dan siap bekerjasama dengan lembaga baru tersebut. KPK tidak khawatir pembentukan Satgas itu mengancam eksistensi lembaganya.

"Kami meminta publik untuk mengawal dan juga mengawasi KPK dalam proses-proses terkait, misalnya upaya pengajuan praperadilan," kata Juru Bicara KPK.

Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak mengomentari kasus penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan e-KTP oleh KPK.

KPK belum memutuskan untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto karena melihat urgensi penahanan belum memenuhi ketentuan KUHP dan UU Tipikor.

Taufiqulhadi menilai sejak awal pembentukan pansus bukan untuk melindungi kolega di DPR yang terindikasi menerima kucuran dana korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa aneh dengan banyaknya nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk ke dalam daftar penyelidikan KPK.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Partai Golkar akan membentuk tim advokasi guna memberikan bantuan hukum kepada Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.