Indeks Korupsi

Nawaz Sharif menjabat perdana menteri Pakistan sebanyak tiga kali dan jabatannya tidak pernah selesai.

Dalam kasus ini KPK telah mengumumkan 5 orang tersangka pada 17 Januari 2017 lalu.

KPK mengimbau Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menghormati proses peradilan e-KTP yang sedang berlangsung.

KPK akan memeriksa dua orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP untuk tersangka Setya Novanto

Di Lapas Sukamiskin Nazaruddin tidak disukai oleh para terpidana korupsi lainnya.

Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, mengaku mendapatkan tekanan sekaligus diberikan imbalan.

KPK melimpahkan proses penyidikan ke penuntutan dua tersangka kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di Kemendes PDTT 2016.

KPK mengkonfirmasi pertemuan berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran terhadap mantan staf Ditjen Dukcapil Kemendagri Yosef Sumartono.

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Pertamina pada 2011.

KPK memeriksa mantan Staf Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Yosef Sumartono sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto.

Anggita Eka Putri mengaku diberi uang dan mobil oleh Patrialis Akbar. "Semacam tip lah," kata Patrialis.

KPK menghargai langkah Fraksi Partai Gerindra keluar dari Panitia Khusus Hak Angket untuk tugas dan kewenangan KPK.

KPK mendalami sumber dana yang diduga digunakan oleh Vidi Gunawan, adik dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk diberikan kepada pihak terkait proyek pengadaan e-KTP.

"Saksi Irvanto Hendra Pambudi dicegah ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus KTP-e untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata Juru Bicara KPK.

"Beliau (Habibie) itu mengatakan bahwa kita harus memberi dukungan kepada pemimpin yang telah dipilih secara demokratis," ungkap Akbar Tanjung.

Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar memberikan uang 500 dolar AS dan mobil Nissan March kepada seorang perempuan bernama Anggita Ekaputri.

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno divonis 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor karena terbukti menerima suap 148.500 dolar AS (setara Rp1,998 miliar).

Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan maraknya serangan balik dari koruptor dengan berbagai bentuk dan cara untuk membangun opini menyesatkan melalui media massa.

KPK membenarkan adanya pengembalian sejumlah uang kepada mantan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito.