Indeks Korupsi

Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo.

Rheza sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/12/2017) sekitar pukul 09.45 WIB untuk penuhi panggilan pemeriksaan kasus e-KTP.

Kasus korupsi Walikota Tegal Siti Masitha segera disidangkan di pengadilan Tipikor Semarang.

Kuasa hukum Andi Narogong mengatakan kliennya akan mengungkap aliran dana korupsi e-KTP ke Setya Novanto.

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ibnu Basuki Wibowo membenarkan majelis hakim akan memutus perkara Andi Narogong, Kamis (21/12/2017).

Maqdir Ismail mempermasalahkan fakta bahwa kliennya tidak pernah disebut menerima USD7,3 juta dan jam tangan senilai USD135 ribu dalam dakwaan untuk Irman, Sugiharto maupun Andi Narogong.

"Kalau memang betul orang-orang itu tak pernah menerima apapun (terkait proyek e-KTP), berarti kerugian negara yang disebut itu (Rp2,3 triliun) tidak seperti itu," kata Maqdir.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

Korupsi di kementerian dan lembaga tak kalah dahsyat dibandingkan di DPR.

Tonny Budiono mengaku memberikan uang untuk operasional Paspampres.

Seingat Tonny, Adi menginformasikan telah mengirim uang 4 kali untuknya via rekening Mandiri. Namun, sepengetahuan Tonny, ada delapan kali transaksi yang masuk ke rekening tersebut.

Caecilia Ajeng Nindyaningrum bukan kali ini saja diperiksa KPK, ia juga pernah diperiksa pada 28 September 2017.

Empat tersangka suap RAPBD Jambi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Rabu, 29 November setelah komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sikap Setya Novanto selama persidangan kemarin layak disangkakan melanggar pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya merintangi proses peradilan.

KPK memberikan tanggapan seputar tidak adanya sejumlah nama politikus di dakwaan Setya Novanto meski nama mereka disebutkan di dakwaan e-KTP Irman dan Sugiharto.

"Terdakwa meminta diskon 50 persen dan akhirnya disepakati oleh Marliem ada diskon 40 persen atau sebesar 0,2 dolar AS atau Rp2.000 per penduduk," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin.

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali diskors. Setya Novanto menolak diperiksa dokter dari RSPAD.

"Kita bersabar, menunggu, bagaimana hasil daripada tim dokter yang ada dan tentu nanti akan menentukan atau menjadi dasar apakah dilanjutkan atau tidak persidangan pada hari ini," kata Idrus.

Hakim Yanto menanyakan beberapa hal untuk konfirmasi identitas Setnov. Namun, politisi Partai Golkar itu lagi-lagi bungkam, tak ada satu pun pertanyaan hakim dijawab.

"Jadi kami punya alat rekam sidang di sana (PN Jakpus) beberapa tahun yang lalu sudah kami pasang. Rekan-rekan kami di sini ditampilkan," ucap Setiadi.