tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (11/12/2018) untuk diperiksa terkait kasus suap perizinan Meikarta. Ketiga orang tersebut yakni Ketua DPRD Bekasi Sunandar, Wakil Ketua DPRD Bekasi Daris dan Mustakim.
"Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (11/12/2018).
KPK sebelumnya menduga ada indikasi perizinan Meikarta yang bermasalah sejak pengaturan tata ruang. Sementara pengaturan tata ruang dilakukan bersama-sama oleh pihak pemerintah, dan DPRD.
Hari ini, KPK pun memanggil Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln. Ia pun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.
Dalam perkara ini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak, salah satunya adalah CEO Lippo Group James Riady dan Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Toto Bartholomeus. Seperti diketahui proyek Meikarta ini dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anal perusahaan PT Lippo Cikarang.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menemukan kalau perizinan Meikarta memang telah bermasalah sejak awal. Salah satunya ialah penggunaan tanggal lampau (backdate) dalam sejumlah perizinan Meikarta.
Selain itu, KPK juga menemukan adanya keterangan yang tidak sinkron antara pejabat Lippo dengan pegawai Lippo yang diperiksa sebagai saksi. Untuk itu KPK mengingatkan agar setiap saksi agar memberi keterangan yang sebenarnya.
KPK menetapkan 9 orang tersangka dalam perkara ini, dua orang di antaranya ialah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Billy diduga memberikan suap sebesar Rp7 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
