Indeks Korupsi

Yaqut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

Penahanan dilakukan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam OTT di Rejang Lebong.

KPK segera melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Yaqut ke tahap selanjutnya setelah putusan praperadilan itu.

Hakim menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Yaqut Cholil Qoumas sudah sesuai prosedur.

Semuel juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (subsider) dengan pidana 140 hari penjara.

Puan melihat tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

OTT KPK di Rejang Lebong, Bengkulu, sembilan orang menjalani pemeriksaan lanjutan. Di antaranya termasuk Bupati Muhammad Fikri dan Wakilnya, Hendri Praja.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng.

Muhammad Kerry Adrianto Riza mendapat vonis 15 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023, 27 Februari lalu.

Baik pihak Yaqut maupun dari KPK pada hari ini hanya menyerahkan dokumen kesimpulan sebagai bahan pertimbangan putusan praperadilan.

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Sugiri terjerat tiga perkara yaitu terkait dengan suap pengurusan jabatan. Apa saja?

Penyitaan terkait dengan kasus dugaan korupsi di DJBC yang telah ditetapkan sejumlah tersangka dari pihak DJBC maupun pihak swasta dari PT Blueray Cargo.

Sebelumnya terungkap, lewat perusahaan keluarga PT RNB, Bupati Fadia menjadi vendor pengadaan outsourcing di sejumlah instansi di Pekalongan.

KPK menjelaskan Rul selaku Direktur PT RNB hanya melakukan tarik tunai uang yang ditampung di perusahaan untuk diberikan kepada Bupati Pekalongan Fadia.

Di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, ahli UGM Oce Madril menilai KPK wajib memberi surat penetapan tersangka agar tak cacat formil.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

Dua orang diduga mengumpulkan dan mengondisikan para saksi sebelum diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi di Kabupaten Pati.

Selain untuk pembangunan rumah layak huni, uang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan jalan.

Suami dan anak Bupati Fadia ikut menerima aliran dana korupsi untuk pengadaan outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.