Indeks Korupsi E-ktp

Pengacara Andi Narogong membantah kliennya kenal apalagi menyuap Yasonna Laoly.

Febri enggan membeberkan secara rinci aliran dana berdasarkan hasil pemeriksaan Yasonna.

Yasonna mengaku sempat mengonfirmasi tentang ketidakhadirannya dalam dua pemanggilan sebelumnya dalam kasus e-KTP.

Menkumham Yasonna H. Laoly memenuhi panggilan penyidik KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (‎KPK), Senin (3/7/2017).

Penasihat hukum Irman dan Sugiharto, Soesilo Aribowo membenarkan bahwa kedua kliennya tidak pernah bertemu dengan Yasonna H Laoly selama ini.

KPK menjadwalkan pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (e-KTP) hari ini.

KPK yakin anggaran lembaganya tidak semudah itu untuk dibekukan.

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.

Nama Setya Novanto kembali disebut dalam surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Jaksa KPK juga meminta hakim mewajibkan keduanya membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

JPU KPK meminta majelis hakim tidak mempertimbangkan pencabutan BAP Miryam S Haryani dan tetap menggunakan keterangan Miryam yang diberikan di depan penyidik sebagai alat bukti yang sah.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku siap datang jika dipanggil dalam rapat Pansus Hak Angket di gedung MPR/DPR Jakarta.

Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Andi Narogong di kasus korupsi e-KTP.

Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong. Ia diduga menerima cipratan duit pengadaan e-KTP.

Meskipun dinilai cacat hukum, hak angket KPK tetap berjalan di DPR. Pansus bersikukuh mengevaluasi kinerja komisi antirasuah dalam 60 hari terhitung sejak pekan kedua Juni 2017

Pansus menyatakan, jika Miryam tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

KPK mendalami proses anggaran pengadaan pengadaan paket penerapan e-KTP terhadap mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi.

Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

KPK memeriksa orang tua dari Miryam S Haryani terkait indikasi aliran dana korupsi E-KTP kepada Miryam.