Indeks Korupsi E-ktp

Kekalahan lima kali pada praperadilan sebelumnya akan menjadi pelajaran berharga bagi KPK untuk menghadapi sidang praperadilan Novanto yang dikenal “licin” ini.

Pengamanan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat diperketat. Sejumlah petugas keamanan terlihat bersiaga di depan gerbang pintu masuk.

Pemeriksaan untuk Aris Budiman berpusat pada isi e-mail antara Aris dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan, pemeriksaan dalam persidangan Miryam S. Haryani, dan kehadirannya di Pansus Hak Angket KPK.

Sidang praperadilan perdana yang diajukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait status tersangka dalam kasus KTP-elektronik dimulai Rabu (20/9/2017).

KPK berharap proses praperadilan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Tim KPK sudah mengunjungi RS tempat Novanto dirawat untuk memantau langsung perkembangan.

Taufik Kurniawan menolak anggapan bahwa KPK tidak mempercayai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter DPR.

Meski Setnov sudah bisa diperiksa, namun harus menunggu perkembangan kesehatan hingga besok Rabu (20/9).

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Sekjen DPP Partai Golkar agar pihak terkait bisa memahami kondisi yang dialami Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang tidak memungkinkan memenuhi panggilan kedua dari KPK.

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua dari penyidik KPK, hari ini, Senin (18/9/2017).

Menurut Sekjen Partai Golkar Ace Hasan, Setnov tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena sedang persiapan untuk operasi jantung.

Hari ini Setnov akan menjalani pemeriksaan kedua setelah mangkir pada pemeriksaan pekan lalu. KPK belum menerima surat resmi ketidakhadiran Setnov untuk pemeriksaan hari ini.

KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setya Novanto pada Senin (19/9/2017). Sebelumnya ia sempat mangkir dalam pemanggilan pertama pekan lalu.

Menurut kuasa hukum Elza, Kapitra Ampera, Elza tidak dipanggil untuk diperiksa melainkan diundang untuk dimintai konfirmasi.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi teaterikal dengan memakai kursi roda dan topeng Ketua DPR RI, Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi  e-KTP.

Penerbitan surat penundaan penyidikan Setya Novanto dianggap telah menggerogoti marwah dan etik lembaga DPR. Kewenangan DPR justru dipakai untuk melindungi diri dari proses hukum.

Fahri menilai, tindakan Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan Setya Novanto yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanggar etika.

Langkah DPR yang meminta KPK menunda penyidikan terhadap Novanto justru memperburuk citra lembaga legislatif.

Namun, Agus mengatakan surat tersebut bisa dinyatakan sah karena sistem yang berlaku di Pimpinan DPR adalah kolektif kolegial.