Indeks Korupsi E-ktp

Romli Atmasasmita membeberkan status penyelidik dan penyidik KPK yang dalam dalil permohonan praperadilan Setya Novanto dipermasalahkan karena dianggap berstatus ganda.

Sekretaris F-PAN mengusulkan partainya keluar dari Pansus Hak Angket DPR jika maksud dari ketukan palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah untuk menyetujui perpanjangan masa kerja pansus.

Keputusan Fahri Hamzah yang mengetuk palu secara sepihak mendapat protes dari sejumlah anggota dewan yang hadir.

KPK meminta pengadilan menolak bukti yang diajukan Setya Novanto dalam sidang praperadilan lantaran bukti itu diperoleh di luar prosedur.

Sekjen DPP PPP menyatakan, partainya tetap pada sikap awal yang menginginkan kinerja Pansus Hak Angket tetap berakhir pada jadwal yang semestinya.

KPK belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto karena masih menunggu informasi final kondisi kesehatannya.

Tim kuasa hukum Setya Novanto akan menghadirkan empat ahli dalam sidang praperadilan Setya Novanto hari ini di PN Jakarta Selatan.

Andi Narogong memberikan pinjaman sebesar Rp36 miliar pada PT Quadron Solution untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP.

Tim Kuasa Hukum Setya Novanto membawa sekitar 30 bukti dokumen.

Setiadi mengaku, KPK mempermasalahkan bukti yang diajukan Novanto karena didapatkan setelah dimulainya sidang praperadilan pada Selasa (12/9/2017) lalu.

Dokumen milik pengacara Setnov dinilai KPK tidak bisa menjadi alat bukti karena masih berupa draf atau konsep.

Bukti yang dibawa KPK meliputi akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.

Pada sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK membawa 200 bukti dokumen untuk menunjukkan kuatnya konstruksi kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov sebagai tersangka.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan bahwa sah atau tidak sahnya pengangkatan penyelidik dan penyidik bukan objek dan kewenangan hakim praperadilan.

Tim pengacara Setya Novanto membeberkan sejumlah argumen yang pada intinya menyebut langkah KPK tidak punya landasan hukum yang kuat.

Sidang perdana praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto terkait kasus korupsi E-KTP digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim KPK akan membawa hasil pengecekan kesehatan Setya Novanto pada proses pembahasan di internal KPK dan melaporkannya ke Pimpinan KPK.

KPK akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan, definisi bukti permulaan, serta pasal-pasal terkait penanganan perkara Setnov.

Kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sesuai dengan prosedur.

Taufik Kurniawan mengaku tidak mengetahui poin-poin rekomendasi Pansus Hak Angket KPK yang dihasilkan selama masa kerja 60 hari.