Indeks Korupsi Dana Desa

Mantan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii didakwa terlibat aktif dalam mengatur suap kepada Kepala Kejari Pamekasan. Suap itu untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi dana desa.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meminta agar Satgas Dana Desa proaktif melakukan "random audit" di berbagai desa, ada atau tidak ada laporan dan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan BPK.

Ada desa yang berhasil tapi juga ada yang gagal memanfaatkan dana desa. Satgas dibentuk demi mengawasi maraknya korupsi di level desa.

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

Akhmad menyarankan pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan alokasi dana desa, daripada melakukan pengawasan secara berlebihan.

Penyelewengan dana desa biasanya berupa penggelembungan dana proyek.

Eko Putro Sandjojo akan menaikkan anggaran pengawasan di inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa untuk perkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

Selama 2016, Kemendes PDTT telah menerima aduan penyelewengan sebanyak 932 pengaduan dengan kasus yang telah divonis sebanyak 67.

Menurut Muhaimin, dana desa tidak mungkin dikorupsi karena dana tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan ke kepala desa bila tidak ada oknum yang bermain di bawah.

Selain penyelewengan dan korupsi, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi adalah serapan dana desa yang masih lamban.