Indeks Komunis

Pilihan politik Fahrul Baraqbah membuatnya unik: seorang sayyid yang memilih PKI sebagai jalan perjuangan politik demi keadilan sosial masyarakat Indonesia.

Kivlan Zein ditangkap bersama sembilan orang lain karena diduga hendak melakukan makar. Setelah aksi 4 November, Kivlan rajin bersafari. Ke mana saja dan apa saja yang ia bicarakan?

“Serangan Israel di Gaza adalah fasisme (terhadap bangsa Palestina) dalam bentuk baru, sungguh menjijikkan!” tukas Fidel Castro.

Fidel Castro adalah sosok kharismatik yang sangat penting dalam perjuangan Kuba. Ia adalah sosok cerdas, penuh perhitungan, sekaligus kontroversial. Berkali-kali ia menjadi sasaran pembunuhan. Castro akhirnya mundur karena masalah kesehatan, dan meninggal di usia ke-90.

Ahmad Yani dan jenderal lain diculik anggota Cakrabirawa yang sebelumnya adalah anggota pasukan Banteng Raider dari Jawa Tengah, yang cikal-bakalnya dibentuk oleh Yani sendiri. Letkol Untung sang pemimpin penculikan adalah mantan komandan raider itu juga.

Proklamasi hanya butuh keberanian Bung Karno dan Bung Hatta saja setelah pemuda-pemuda mendukungnya. Namun, tanpa pergerakan pemuda-pemuda kiri—baik yang sosialis maupun yang komunis, Proklamasi tak akan terjadi

Indonesia terbukti telah melakukan genosida dalam setelah G30S 1965, selain sembilan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Amerika Serikat, Inggris Raya, serta Australia juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan ini.

Frekuensi pelanggaran kebebasan berkumpul dan berpendapat kepada warga negara menunjukkan tingkat yang tinggi. Mulai tahun 2016, terjadi 4-5 kali pelanggaran dalam sebulan kebebasan berkumpul dan berpendapat. Artinya, setiap minggu ada satu peristiwa pelanggaran.

Isu kiri ini berlalu lagi untuk kemudian suatu hari nanti dibangkitkan lagi dan hilang lagi dan muncul lagi dan terbang lagi tanpa penyelesaian berarti. Tanpa penyembuhan luka-luka sejarah. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai segala yang kiri.

Lebih dari 50 tahun sejak peristiwa G30-3, komunis masih dianggap sebagai hal yang mengancam negeri ini. Hal-hal yang berbau komunis masih diberangus. Termasuk buku-buku, diskusi-diskusi yang berbau kiri, tetap tak bisa leluasa beredar di negeri ini.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan lembaga paling ideal untuk mencari kebenaran di masa lalu. Sayang, UU yang mengatur pembentukan KKR ini kandas di tangan Mahkamah Konstitusi, 10 tahun lalu. Kini Indonesia masih harus mencari format lembaga terbaik dan paling realistis untuk mewadahi proses pencarian kebenaran atas peristiwa-peristiwa masa lalu.

Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.

Simposium anti-Partai Komunis Indonesia yang bertemakan 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain' yang berlangsung tanggal 1-2 Juni 2016 di Balai Kartini, Jakarta menghasilkan sembilan rekomendasi. Hasil rekomendasi simposium tersebut akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mantan Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno menyampaikan pidato dalam simposium nasional antikomunisme bertajuk "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di gedung Balai Kartini Jakarta, Rabu (1/6/2016) pagi. Saat berpidato, Try Sutrisno menyampaikan rencana peluncuran buku yang membahas kronologi Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar).

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen memprotes pernyataan Menteri koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai pemakaian kaos berlambang palu-arit hanya sebatas tren anak muda. Menteri Luhut mengatakan, penertiban tersebut janganlah dilakukan secara berlebihan karena bisa saja penggunaan tersebut hanyalah sebatas bagian dari budaya pop atau grup musik tertentu yang menggunakan atribut serupa. Sedangkan Kivlan menilai hal itu sebagai kebangkitan komunisme di Indonesia.

Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte bersama dengan pemimpin senior pemberontak komunis di Filipina dikabarkan bertemu untuk membahas kelanjutan dari perundingan damai yang sempat terhenti selama tiga tahun pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino.

Presiden RI Joko Widodo melalui juru bicaranya, Johan Budi, meminta TNI dan Polri untuk menghentikan upaya Komunisme maupun kebangkitan Partai Komunis Indonesia, namun dengan tetap menghormati hak asasi kebebasan berpendapat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjamin pihaknya akan menindak tegas mereka yang meresahkan masyarakat lewat penggunaan atribut komunisme.

SETARA Institute memperingatkan Presiden Joko Widodo supaya menghindari masukan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi rekonsiliasi kasus 65 dengan isu kebangkitan komunisme.

Zulkifli Hasan menilai selama ini banyak anak muda yang menggambar sesuatu tetapi tidak mengerti makna yang sebenarnya.