Indeks Komnas Ham

Dugaan intimidasi aparat TNI terkait proyek pembangunan rumah susun dan jembatan di pulau reklamasi di Tangerang.

Kemandulan juga terjadi pada lembaga kuasi negara lain seperti KPI.

"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Beberapa komisioner Komnas HAM merangkap beberapa jabatan lantaran jumlahnya berkurang dari empat belas orang menjadi tujuh orang.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.

Kesaksian wartawan Tirto yang terjebak di dalam Gedung YLBHI selama pengepungan dan penyerbuan akhir pekan lalu.

Jokowi memanfaatkan isu hak asasi manusia untuk memenangi pemilihan presiden. Ia masih harus memenuhi janjinya.

Anggota Komnas HAM mendatang hanya akan dipilih kurang dari 10 orang. Apa kinerjanya akan efektif dan efisien menangani ribuan kasus HAM?

Komisi III DPR akan memilih 7 nama dari 14 calon yang diajukan panitia seleksi sebagai calon komisioner mendatang. Siapa saja mereka?

Komisioner Komnas HAM mendatang harus bisa mengembalikan kepercayaan publik.

Empat belas nama itu akan diserahkan ke DPR untuk diseleksi kembali.

Karyawan Transjakarta membawa poster sindiran pada manajemen Transjakarta pada aksi pengaduan di Komnas HAM.

Komnas HAM dengan tegas menolak diterbitkannya Perppu Ormas.

PT KAI diduga melanggar hak asasi pedagang setelah menggusur kios di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Menurut Komnas HAM, pemerintah menargetkan penyelesaian ganti rugi insiden rusaknya terumbu karang Raja Ampat selesai dalam 2-3 bulan ke depan. Bila tak selesai, pelaku perusakan akan dituntut ke pengadilan.

Pihak kepolisian mengaku masih memburu pelaku penyerangan terhadap Hermansyah yang menjadi saksi ahli GNPF MUI dalam dalam kasus yang menjerat pemimpin FPI, Rizieq Shihab.

Koalisi Selamatkan Komnas HAM menyebut masih ada beberapa calon komisioner yang bermasalah dari segi, kompetensi, independensi, kapasitas, dan integritas.

Misbakhun menilai tidak ada kesalahan apabila seorang calon komisioner Komnas HAM memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, ataupun korporasi tertentu.

Diyakini ada beberapa pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, ataupun korporasi yang bisa saja melakukan pelanggaran HAM.