Indeks Komnas Ham

Komisioner Komnas HAM menyayangkan sikap Jaksa Agung yang membentuk FGD dalam membedah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan syarat ada rekomendasi dari Komnas HAM.

Komnas HAM mengatakan berkas kasus pembunuhan dukun santet 1998 yang dikumpulkan sejak tahun 2015 telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap kasus pembunuhan dukun santet di Jawa Timur pada 1998-1999.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat menyebutkan ada 309 orang yang meninggal dalam peristiwa pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 di Jawa Timur

KPK perlu melihat apakah unsur obstruction of justice dalam kasus Novel terpenuhi atau tidak. KPK juga perlu menelaah fakta yang ada apakah ada unsur di dalamnya.

Komnas HAM berharap tim ini dapat bekerja cepat mengungkap dalang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK. 

Komnas HAM menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam pengusutan 9 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksanaan Agung.

Komnas HAM diminta membentuk badan penyelidik khusus yang mengusut kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.  

Presiden Jokowi kembali didesak membentuk TGPF kasus Novel Bawedan. KPK juga diminta memulai penyelidikan kasus upaya menghalangi proses penyidikan di balik penyerangan Novel.

Sejak pembunuhan yang terjadi 2 Desember, warga Nduga di perantauan sulit berkomunikasi. Menurut mereka itu karena keberadaan aparat.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai kasus pemotongan nisan salib di Yogyakarta menodai norma sosial dan toleransi.  

Alissa Wahid berpendapat strategi untuk mengampanyekan perspektif HAM ke publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat sehingga memerlukan strategi baru.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.

Alissa menegaskan keterlambatan negara dalam menyikapi intoleransi juga memicu lahirnya aksi-aksi berbasis agama, seperti yang terjadi pada Pilkada 2017.

Jusuf Kalla bilang pemerintah juga korban pelanggaran HAM. Pernyataan ini dikritik para aktivis.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Jokowi harusnya jadi presiden pertama yang menginjakkan kaki ke Komnas HAM. Tapi ia tak jadi datang. Para aktivis menilai Jokowi memang tak serius.

Komnas HAM meluncurkan ‘Buku Saku HAM untuk Brimob’ agar Brimob dapat menetapkan standar dan nilai HAM ketika bertugas.