Indeks Komnas Ham

Jusuf Kalla bilang pemerintah juga korban pelanggaran HAM. Pernyataan ini dikritik para aktivis.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

Sejumlah aktivis menuntut Jokowi-JK memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Jokowi harusnya jadi presiden pertama yang menginjakkan kaki ke Komnas HAM. Tapi ia tak jadi datang. Para aktivis menilai Jokowi memang tak serius.

Komnas HAM meluncurkan ‘Buku Saku HAM untuk Brimob’ agar Brimob dapat menetapkan standar dan nilai HAM ketika bertugas.

Pengaduan menurun hampir 50 persen setiap tahun dan didominasi oleh laporan ihwal pelayanan kepolisian.

Komnas HAM meminta komitmen Jokowi terkait persoalan HAM dapat ditindaklanjuti dalam bentuk konkret dan terukur.

Warga Rumah Deret Tamansari Masih Menunggu Putusan Komnas HAM Terkait Tambahan Tuntutan

Komnas HAM meminta proses penanganan kasus penembakan di Nduga, Papua mengedepankan prinsip HAM.

"Terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits.

Eva Eyanti menilai proses mediasi yang dilakukan Komnas HAM tidak tepat, karena menghadirkan salah satu warga yang justru menghendaki penggusuran.

Komnas HAM meminta kasus diskriminasi harus ditangani secara serius dan adil oleh pemerintah.

"Surat akan segera dikirim ke Gubernur. Bukan hanya soal transpuan di Klender, tetapi juga meminta jaminan perlindungan dan keamanan di seluruh wilayah Jakarta," kata komisioner Komnas HAM

Sekitar 92,6 persen responden mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi rasial dan etnis.

Hasil Survei Komnas HAM bersama Litbang Kompas menyimpulkan primordialisme masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat segregasi sosial di Indonesia masih tinggi.

Warga kompleks perumahan Akabri, menyambangi Komnas HAM untuk menyerahkan surat terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI.

Hendro Prakoso mengatakan warga setempat berencana memindahkan makam orang tuanya ke pemakaman umum, karena ada oknum yang bertindak intimidasi.

Menurut Komnas HAM, acara tandingan yang menentang IMF-WB sudah lazim terjadi di luar negeri.

Pembubaran Aksi Kamisan diiringi kekerasan, ujaran kebencian, dan pemaksaan.

Luka abadi.
Mendung tak berganti di
langit Semanggi.