Indeks Komnas Ham

Pentolan FPI Jawa Tengah Zainal Abidin lolos dalam seleksi tahap kedua anggota Komnas HAM. Ketua Pansel mengaku pada seleksi itu mereka hanya mengandalkan nomor pendaftaran.

Rizieq Shihab menolak pulang ke Indonesia tanpa adanya jaminan keamanan dan mengadukan kriminalisasi dan teror yang dialaminya kepada Komnas HAM. Padahal, relasi FPI dengan HAM di masa lalu tak baik-baik saja.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM mendesak agar kualitas seleksi anggota baru Komnas HAM periode 2017-2022 diperbaiki.

Aktivis WALHI mengkritik kelambanan Komnas HAM dalam menangani kasus konflik agraria dan perebutan SDA. 

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan pemantauan dalam kasus dugaan kriminalisasi kepada ulama, mereka menduga adanya keterlibatan negara dalam proses kriminalisasi ulama.

Amien Rais dan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Alumni 212 mendesak Komnas HAM untuk mengusut aktor-aktor yang terlibat kriminalisasi ulama.

Warga Manggarai menyampaikan aspirasi di depan Gedung Komnas HAM dalam aksi menolak penggusuran PT. KAI atas tanahnya, Jumat (24/3).

Temuan dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat 1965 harus ditindaklanjuti Komnas HAM.

Komnas HAM memberi penghargaan kepada kepala daerah, termasuk walikota Bandung dan Bekasi, untuk upaya mereka melindungi kebebasan beragama. Ini menjadi teladan yang baik di tengah menguatnya sentimen anti minoritas agama dan keyakinan.

Komnas HAM meminta pemerintah membentuk peraturan mengenai klausul yang menjamin bahwa masyarakat adat di Papua mendapat jatah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. 

Natalius mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Jonan untuk menyampaikan hasil pemantauan Komnas HAM selama 2015-2017 guna membuktikan tidak adanya transaksi jual-beli dari PT Freeport Indonesia atas tanah yang dimiliki masyarakat suku Amungme.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kepada Kejaksan Tinggi DIY menghentikan perkara yang menimpa Obby Kogoya, mahasiswa papua yang dituding telah melakukan tindak pidana pada 15 Juli 2016.

Perilaku korup tercermin dari pemeriksaan BPK terhadap Komnas HAM. Ditemukan banyak nota fiktif bernilai belasan ribu. Meski hanya bernilai ribuan, tetapi saat diakumulasi mencapai ratusan juta rupiah.

Terkait tragedi yang menimpa Suku Rohingya di Myanmar, Komnas telah mengeluarkan sikapnya yang mengecam aksi militer Myanmar. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk mendesak Myanmar agar menghentikan kekerasan yang dilakukan militer pada warga etnis Rohingya.

Dugaan korupsi menghampiri Komnas HAM menyusul dikeluarkannya status disclaimer BPK atas laporan keuangan lembaga HAM itu. Mosi tidak percaya ditujukan pada Komnas HAM bila lembaga itu tidak menindaklanjuti perkara tersebut.

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap Komnas HAM mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh birokrat di Komnas HAM, juga oleh salah seorang Komisioner. Dugaan penyelewengan terlihat dengan adanya nota fiktif yang nilainya sekitar Rp800 juta.

Perilaku korup di negeri ini tercermin dari pemeriksaan BPK terhadap Komnas HAM. Ditemukan banyak nota fiktif bernilai belasan ribu. Meski hanya bernilai ribuan, tetapi saat diakumulasi mencapai Rp800 juta.

Dianto, Wakil Ketua Komnas HAM non aktif, menyewa rumah dinas fiktif untuk mencairkan anggaran uang sewa sebesar Rp330 juta atau Rp11 juta per bulan. Ketua Komnas HAM menganggap persoalan selesai setelah Dianto mengembalikan uang negara, sesuai rekomendasi BPK. Bagaimana pidananya?

Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan keterangan kepada media di Jakarta terkait penyelenggaraan Festival HAM 2016 dengan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".