Indeks Komnas Ham

Kejahatan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Komnas HAM sedang menunggu ada laporan dari pihak keluarga korban tembak mati yang dilakukan oleh kepolisian saat menjelang Asian Games 2018 digelar.

Komnas HAM ingin agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia.

"Ini harusnya dimaknai sebagai sebuah tindakan yang memang menyalahi prinsip-prinsip dasar HAM," kata Choirul Anam.

Komnas HAM memutuskan untuk secara serius menangani kasus penembakan mati oleh Polisi jelang Asian Games 2018.

Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.

Komnas HAM meminta pemerintah harus terbuka dan transparan ke publik saat menyusun perpres tentang keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Pihak kepolisian dinilai wajib bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan Agustinus.

Choirul Anam mengatakan, salah satu faktor penyebab terjadinya persekusi adalah penggunaan istilah dan bahasa yang tidak tepat untuk menyebut kaum minoritas.

KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

Komnas HAM menyoroti potensi warga kehilangan hak pilihnya hingga kerawanan polemik isu SARA saat Pilkada Serentak 2018.

Menurut Komnas HAM, hak pilih kelompok rentan masih kurang diperhatikan KPU dan Bawaslu.

PDIP menyambangi Komnas HAM untuk meminta lembaga tersebut memeriksa kembali kasus Kudatuli.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan pihaknya akan memperlajari dan mengkaji berkas peristiwa Kudatuli, dan akan diproses sesuai standar lembaganya.

Riza juga meminta agar pengusutan kasus-kasus HAM tak digunakan untuk menyudutkan individu tertentu. "Harus fair dan adil," kata Riza.

Kudatuli adalah kasus penyerangan terhadap Kantor Pusat PDI pro-Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro kawasan Jakarta Pusat.

Komnas HAM menilai pembubaran acara diskusi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya melanggar hak berpendapat dan berserikat.

Komnas HAM dikritik belum memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di level ASEAN.

Kejaksaan Agung dinilai tidak bisa terus menyatakan bahwa berkas bukti permulaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum lengkap.

Polri lebih transparan dibanding TNI sebab peradilan militer masih tertutup untuk Komnas HAM.