Indeks Komnas Ham

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.

BNPT berkolaborasi dengan Komnas HAM terkait penanggulangan terorisme yang sejalan dengan penegakkan hak asasi manusia. Implementasi tersebut diperlukan sebab dampak terorisme itu terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman.

Melalui fakta-fakta yang dihimpun Komnas HAM di lapangan, kerusuhan di Tanjung disebabkan adanya penyimpangan informasi yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Distorsi informasi itu lantas memancing kebencian atas dasar etnis dan agama tertentu.

Komnas HAM menemukan kerusuhan di Tanjung Balai terjadi karena distorsi informasi dengan maksud merusak kerukunan antar umat beragama dan Kepolisian dinilai lalai dalam peristiwa tersebut.

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas didampingi Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Anggota Tim 13 Busro Muqoddas dan Presedium MER-C Joserizal yang tergabung dalam Tim 13 (Tim Evaluasi Penanganan Terorisme) memberikan keterangan pers hasil kerja di Komnas HAM.

Komnas HAM menemukan delapan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa tersebut diantaranya tindakan hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme, pembatasan kebebasan ekspresi mahasiswa Papua, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat

Mantan Presiden Timor Leste mengatakan pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Papua tanpa harus meminta bantuan institusi luar.

Komnas HAM mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan deradikalisasi dalam rancangan revisi UU Terorisme yang terbaru. Selain itu, pemerintah diminta untuk menetapkan rezim hukum yang sesuai terkait dengan terorisme sehingga menghindari pemberian hukuman yang tidak proporsional.

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyikapi kemungkinan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Siyono. Komnas HAM telah menemukan beberapa indikasi awal terkait kasus ini, termasuk penyiksaan dan pelanggaran hak hidup.

Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi menyatakan bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk mengatasi akutnya permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, Komnas HAM menegaskan bahwa hak hidup seseorang tetap tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan yang menyetujui perkawinan sejenis sebagaimana yang banyak disuarakan oleh para pendukung gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

PP Muhammadiyah, tim dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta memaparkan hasil autopsi jenazah terduga teroris Siyono.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawal pengusutan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono secara konsisten dan tuntas. Pasalnya, masyarakat berharap banyak pada komisi tersebut untuk membuka semua yang terjadi dalam kasus ini.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno menolak anggapan adanya kesalahan prosedur yang dilanggar oleh Detasemen Khusus 88 dalam penangkapan dan penahanan terduga teroris Siyono.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Padjaitan kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM , khususnya di Papua, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan akan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah air. Pemerintah akan mengandeng semua pihak agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka.