Indeks Komisi Xi Dpr Ri

Keputusan disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) serta pimpinan fraksi-fraksi pada Senin (30/6/2025).

Satori kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana CSR BI-OJK.

Ketua Komisi XI, Misbakhun, mengeklaim, tax amnesty ketiga mungkin berjalan karena RUU Tax Amnesty masuk prolegnas prioritas 2025 atas inisiatif Baleg DPR.

Kewajiban asuransi itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Gagalnya BPK menghasilkan produk audit bebas kepentingan bermuara dari sistem seleksi pimpinannya yang minim akuntabilitas.

Total PMN yang digelontorkan untuk 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp27,49 triliun pada 2024.

DPR tak mau kecolongan memberikan PMN kepada BUMN-BUMN yang bermasalah seperti LPEI.

Komisi XI DPR RI mengungkapkan hasil pemeriksaan Rafael akan dimintakan untuk menjadi laporan saat rapat kerja bersama DPR.

Komisi XI DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kemenkeu buntut dari kasus penganiayaan yang berujung pada terungkapnya dugaan pelanggaran pajak.

Pertama melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan kedua perubahan APBN 2022 melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Perusahaan wajib membayarkan THR Idulfitri kepada pekerja maksimal 25 April 2022.

Komisi XI DPR memilih tujuh nama yang lolos menjadi Dewan Komisioner OJK periode 2022—2027, salah satunya Wamenlu Mahendra Siregar sebagai Ketua.

14 Calon Dewan Komisioner OJK Selesai Jalani Fit and Propert Test di DPR Hari Ini

Ada dua calon kandidat kuat IKNB OJK yang akan menjalani fit and proper test di DPR.

Dari 14 nama, posisi IKNB mendapat sorotan setelah kasus gagal bayar di Jiwasraya dan Asabri yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Fraksi Partai Golkar telah merotasi 4 kali sejumlah anggota DPR dari Komisi XI. Ada apa di balik rotasi berkali-kali ini?

DPR meminta OJK menguatkan program pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi, serta penguatan organisasi dan SDM.

Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nyoman Adhi Suryadnyana sempat mendapat penolakan dari masyarakat sipil lantaran dinilai tak memenuhi persyaratan.

Masih banyak isu yang mestinya menjadi prioritas dan perhatian pemerintah dari sisi penganggaran seperti pegawai honorer-pegawai golongan III.