Indeks Komisi Xi Dpr Ri

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa 63 nama yang mendaftar menjadi anggota BPK RI akan diseleksi secara ketat terlebih dahulu.

Rusdi mengatakan telah mengundurkan diri dari seleksi calon anggota BPK RI, sejak tanggal 3 Juli 2019.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP menilai, tidak masalah jika banyak caleg yang gagal maju ke Senayan mendaftar jadi anggota BPK periode 2019-2024.

Komis XI DPR mengaku tidak mempersalahkan soal para caleg DPR yang mendaftarkan diri menjadi anggota BPK periode 2019-2014.

Komisi XI masih melakukan kajian untuk memastikan apakah Rusdi Kirana bisa mendaftar menjadi calon anggota BPK saat masih menjabat sebagai duta besar. 

Komisi XI DPR RI akan membahas jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur senior Bank Indonesia pada awal pekan depan. 

KPK memeriksa Anggota DPR Komisi XI Sukiman untuk mengusut kasus korupsi dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pasal 5 dalam draf RUU Permusikan, yang bicara soal sanksi, rentan menjadi pasal karet.

Prabowo Subianto menuding pemerintah senang melakukan utang.

Komisi XI DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas terkait Pajak, PNBP dan Bea Cukai.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pemerintah mengenai asumsi makro dalam RAPBN 2019.

KPK memastikan anggota DPR yang terjaring OTT pada Jumat (4/5/2018) adalah berasal dari Komisi XI.

Pansus berfungsi untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia, terutama membuktikan keberadaan TKA ilegal di proyek-proyek asing.

Komisi XI DPR RI menyetujui RUU ratifikasi protokol ke-6 ASEAN Framework Agrement on Services (AFAS) dengan memberikan 5 catatan rekomendasi ke pemerintah.

Anggota Komisi IX mempertanyakan mengapa metode cuci otak yang sudah berlangsung bertahun-tahun baru dipermasalahkan sekarang.

Perry Warjiyo berpeluang besar dipilih sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 karena tak ada penolakan dari Komisi XI DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta adanya kajian dari sisi sosial, politik, dan ekonomi terhadap rencana redenominasi.

Komisi XI DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menampung masukan dari Komisi XI DPR RI mengenai Perppu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Prakosa mengusulkan agar batas maksimal defisit APBN diperlonggar dari 3 persen menjadi 3,5-4 persen terhadap PDB agar pertumbuhan lebih terpacu.