Masuk tirto.idIndeks Komisi Iii Dpr Ri
Usulan Hukuman Mati Koruptor Rp100 Miliar Dinilai Tidak Tepat
Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan hukuman mati bagi koruptor sudah diatur UU Tipikor.
Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Densus 88 & BNPT
Kadensus 88 meminta rapat dengan Komisi III dilakukan tertutup, karena materi-materi yang dipaparkan berhubungan dengan informasi-informasi intelijen.
Komisi III DPR RI Setujui Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata
Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata tersebut ialah 930 bersifat tetap, 172 bersifat redaksional, 137 bersifat subtansi, serta 83 bersifat subtansi baru.
Warisan Kolonial, Menkumham Sebut Hukum Acara Perdata Harus Diganti
Menurut Yasonna, RUU HAP mampu memberikan kepastian hukum, keadilan bagi semua pihak, terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada subjek hukum.
Komisi III DPR Minta Polisi Pelaku Kekerasan di Desa Wadas Ditindak
Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga saat pengukuran lahan untuk pertambangan di Desa Wadas.
Komisi III DPR Kecam Tindakan Represif Polri kepada Warga Wadas
Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.
KPK Selamatkan Uang Negara Rp114,29 Triliun dari Pencegahan Korupsi
KPK memulihkan keuangan negara Rp416,9 miliar dari penindakan kasus korupsi selama 2021.
Wacana Polri di Bawah Kementerian, DPR: Rawan Kepentingan Politik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai wacana Lemhanas soal Polri berada di bawah kementerian dinilai tak tepat.
Rotasi Pimpinan Komisi III DPR: Herman Hery Diganti Bambang Pacul
Pergantian tersebut atas dasar surat dari Fraksi PDI Perjuangan perihal perubahan penugasan anggota pada Alat Kelangkapan Dewan (AKD).
Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Dukung Permendikbud PPKS
Sahroni menilai Permendikbud 30/2021 merupakan jawaban atas keresahan mahasiswa hingga dosen terkait maraknya kasus kekerasan seksual di kampus.
Soal Kekecewaan Warga, ICJR Desak Jokowi & DPR Evaluasi Kerja Polri
Deretan kasus dan kekecewaan warga yang masif menandakan urgensi reformasi institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh.
DPR Minta Polisi Tinjau Ulang Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Penyelidikan kasus pemerkosaan tiga anak dihentikan oleh Polres Luwu Timur pada 2019 dengan dalih kurang bukti.
DPR Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perkosaan Anak di Luwu Timur
Mabes Polri diminta turun tangan atas kasus dugaan pemerkosaan oleh bapak terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.
Komisi III DPR Tetapkan Tujuh Nama Calon Hakim Agung
Terdiri dari 5 calon Hakim Agung untuk kamar pidana dan masing-masing satu calon Hakim Agung untuk kamar perdata dan kamar militer.
DPR Desak Jokowi Evaluasi Yasonna Usai Lapas Terbakar & 41 Tewas
"Presiden evaluasi terhadap menterinya, saya kira terlalu lama nyaman di situ," kata anggota Komisi III DPR Bidang Hukum, Syarifuddin Sudding.
Kebakaran Lapas Tangerang, DPR: Audit Menyeluruh Lapas di Indonesia
Anggota Komisi III DPR fraksi PPP Arsul Sani mendesak Menkumham perlu melakukan audit keamanan secara menyeluruh terhadap kondisi lapas-lapas.
Krisis Hakim Agung Ad Hoc, Komisi III DPR Salahkan Komisi Yudisial
Komisi III DPR RI menilai Komisi Yudisial tidak becus dalam menyeleksi hakim agung ad hoc.
Anggota DPR Minta Pegawai KPK Tidak Lolos TWK Jangan Diberhentikan
Pegawai KPK yang tidak lolos TWK jangan dipecat, melainkan dipertimbangkan jadi tenaga PPPK, kata Wakil Ketua Komisi III DPR.
3 Nama Calon Hakim Ad Hoc MA Disetujui Rapat Paripurna DPR
3 nama hakim ad hoc yang disetujui DPR, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari.
Tahanan Polres Balikpapan Tewas, Komisi III DPR Desak Usut Tuntas
Komisi III DPR RI mendesak Kadiv Propram Polri mengusut tuntas adanya dugaan penganiayaan terhadap tewasnya Herman, tahanan Polres Balikpapan.
