Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Ketua Komisi III DPR minta Polri untuk bersikap transparan dalam penanganan kasus polisi tembak polisi di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan RKUHP masih membuka pintu diskusi selain 14 pasal prioritas yang dianggap krusial.

RUU Pemasyarakatan siap disidangkan di Sidang Paripurna DPR RI, besok, Kamis (7/7/2022).

Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.

Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas legalisasi ganja medis dalam revisi UU Narkotika.

Arsul sebut hingga akhir Juni, pemerintah belum menyampaikan kembali draf RKUHP itu. Tak mungkin DPR ketok palu pada akhir Juli.

Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto dovonis bebas dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan hukuman mati bagi koruptor sudah diatur UU Tipikor.

Kadensus 88 meminta rapat dengan Komisi III dilakukan tertutup, karena materi-materi yang dipaparkan berhubungan dengan informasi-informasi intelijen.

Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata tersebut ialah 930 bersifat tetap, 172 bersifat redaksional, 137 bersifat subtansi, serta 83 bersifat subtansi baru.

Menurut Yasonna, RUU HAP mampu memberikan kepastian hukum, keadilan bagi semua pihak, terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada subjek hukum.

Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga saat pengukuran lahan untuk pertambangan di Desa Wadas.

Tindakan kepolisian mengepung, menyerbu dan menangkap warga Wadas tidak sejalan dengan jargon Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit.

KPK memulihkan keuangan negara Rp416,9 miliar dari penindakan kasus korupsi selama 2021.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai wacana Lemhanas soal Polri berada di bawah kementerian dinilai tak tepat.

Pergantian tersebut atas dasar surat dari Fraksi PDI Perjuangan perihal perubahan penugasan anggota pada Alat Kelangkapan Dewan (AKD).

Sahroni menilai Permendikbud 30/2021 merupakan jawaban atas keresahan mahasiswa hingga dosen terkait maraknya kasus kekerasan seksual di kampus.

Deretan kasus dan kekecewaan warga yang masif menandakan urgensi reformasi institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh.

Penyelidikan kasus pemerkosaan tiga anak dihentikan oleh Polres Luwu Timur pada 2019 dengan dalih kurang bukti.

Mabes Polri diminta turun tangan atas kasus dugaan pemerkosaan oleh bapak terhadap tiga anaknya di Luwu Timur.