Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Politikus Arteria Dahlan mengungkit kasus pembakaran bendera PDIP yang belum tuntas penyelidikannya.

Komisi III DPR RI meminta Kejagung dan Kepolisian membentuk tim khusus (Timsus) mengungkap insiden kebakaran Gedung Kejagung.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, meminta seluruh jajaran Komisi III DPR RI untuk mengawasi kinerja penegak hukum yang menangani kasus surat jalan buronan Djoko Tjandra.

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.

Herman Hery mengatakan ada hal sensitif yang akan dibicarakan komisi hukum DPR dengan pimpinan KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak aparat keamanan untuk memeriksa Lurah Grogol Asep Subahan, dalam kasus buronan korupsi, Djoko Tjandra.

Biasanya rapat kerja atau rapat dengar pendapat dilaksanakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat tapi hari ini digelar di Gedung KPK.

Panja Gakkum Komisi III DPR RI bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas buron Djoko Tjandra.

DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengurangi 16 Rancangan UU dari Prolegnas Prioritas tahun 2020, termasuk salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.

Habiburokhman menilai tuntutan rendah terhadap penyerang Novel Baswedan tak sebanding dengan rusaknya kondisi mata Novel.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai harga pelatihan di progam Kartu Prakerja tak wajar.

DPR RI meminta agar KPK mengedepankan praduga tak bersalah dengan tidak menampilkan tersangka saat konferensi pers.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, memuji kinerja KPK menangani kasus korupsi  di bawah pimpinan Firli Bahuri.

Nasir Djamil menilai delik penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara memiliki potensi multitafsir.

Mulfachri Harahap yang didukung Amien Rais merupakan lawan dari Zulkifli Hasan dalam ajang pemilihan ketua umum PAN, Februari 2020 lalu.

Pimpinan KPK diminta menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan kasus-kasus tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan semua fraksi sepakat hanya akan membahas pasal-pasal yang menjadi isu krusial di RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Rapat sengaja digelar tertutup dengan tujuan agar penyidik tak ragu-ragu menyampaikan apa saja hasil temuan kepada para wakil rakyat.

Lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc telah dipilih oleh DPR RI.