Menuju konten utama

Demokrat Tanya Listyo soal Profesionalisme Lembaga & Personel Polri

Fraksi Demokrat DPR RI tanyakan Listyo soal program pendayagunaan personel Polri yang jumlahnya meningkat di era SBY.

Demokrat Tanya Listyo soal Profesionalisme Lembaga & Personel Polri
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (tengah kiri) mendampingi Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah kanan) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). ANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.

tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto akan menanyakan komitmen calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam menegakkan profesionalisme dan kedisiplinan anggota-anggota Polri.

Pertanyaan itu akan diajukan saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Listyo, Rabu (20/1/2021) hari ini.

Dalam keterangan tertulisnya, Didik juga menyinggung Kepolisian RI (Polri) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami peningkatan dari segi jumlah personel. Menurut Didik, Listyo harus bisa menjelaskan program-program apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan pendayagunaan personel-personel tersebut.

Tak hanya itu, Didik juga menyinggung banyaknya bentrokan anggota TNI dan Polri di berbagai daerah, yang justru mengkhawatirkan rasa aman warga sipil.

“Kami ingin menanyakan kepada Listyo apabila dipercaya nantinya menjadi Kapolri, yakni apa yang Saudara lakukan untuk mencegah bentrokan TNI-Polri seperti itu terjadi lagi,” kata Didik, Rabu (20/1/2021).

Didik mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyoroti beberapa hal yang harus dilakukan jika Listyo sah dan resmi menjadi Kapolri. Salah satunya adalah profesionalisme Polri dalam menangani dan menyelesaikan isu intoleransi dan radikalisme.

“Perlu ada penanganan yang lebih serius, proper, dan profesional terkait dengan situasi keamanan di Papua termasuk penegakan hukum dan HAM. Dan juga tantangan terkait dengan extra ordinary crimes harus menjadi perhatian penting, baik pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba,” kata Didik.

“Penegakan hukum harus berbasis keadilan untuk semua, justice for all. Kapolri harus mampu berdiri diatas semua kepentingan dan golongan, serta tidak membeda-membedakan dan tidak melakukan keberpihakan terhadap satu kelompok/golongan tertentu,” tambahnya.

Baca juga artikel terkait FIT AND PROPER TEST KAPOLRI atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - News
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Bayu Septianto