Indeks Kominfo

Pemerintah butuh 6 bulan persiapan SIBINA usai aturan IMEI ditandatangani pada pertengahan Agustus 2019.

Kemenkominfo akan mencabut suspend 3 konten Kimi Hime di Youtube setelah ada penyuntingan yang menghilangkan unsur pornografi.

Kementerian Kominfo menindak konten video YouTuber Kimi Hime setelah didorong oleh Komisi I DPR RI. 

Pembinaan konten pada akun Kimi Hime dianggap selesai karena ia sudah melakukan take down terhadap konten yang ada unsur vulgar pada akun Youtube dan Instagram.

Sejumlah daerah yang terindikasi memiliki sampah plastik terbanyak antara lain Jakarta, Lampung, Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Makasar, Papua Barat, dan beberapa kota lainnya.

Alasan Kominfo menyelenggarakan kegiatan tersebut karena berdasarkan penelitian dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, sampah plastik di Indonesia menempati posisi kedua di dunia.

Rencana pemerintah menggandeng Traveloka dan Tokopedia dalam pengembangan startup digital perjalanan umrah menuai polemik.

Hingga pertengahan 2019, Kominfo membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan pelatihan bagi ASN dan masyarakat umum. Berikut adalah daftarnya.

Kominfo menemukan jumlah hoaks pada Juni 2019 menurun dibandingkan Mei 2019.

Barang dari black market itu diseludupkan dan merugikan negara karena tak membayar bea masuk.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel untuk memerangi keberadaan HP ilegal atau black market. Bagaimana nasib penjual ponsel tak resmi usai aturan ini diberlakukan?

Peredaran gawai ilegal perlu ditindak serius. Sebab, barang dari black market itu diseludupkan dan merugikan negara karena tak membayar bea masuk.

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

Penerapan kebijakan IMEI oleh Kemenkominfo diprediksi mengerek penjualan produk ponsel di dalam negeri.

Kementerian Kominfo dinilai berwenang membuat regulasi soal sanksi bagi aplikator transportasi online yang melanggar aturan.

Rudiantara mengatakan, pemblokiran pada Kamis lalu masih mengalami batasan karena hanya memblokir iklan rokok yang melanggar PP No. 109 Tahun 2012.

Memblokir iklan rokok di media sosial dinilai sebagai hal yang positif bagi beberapa orang, dan menuai berbagai polemik.

Kemenkominfo mengatakan instansinya akan segera mengambil langkah untuk menjawab permintaan Kemenkes soal pemblokiran iklan rokok di internet.

Kemenkominfo mengatakan jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat pada sidang penyelesaian sengketa pemilu esok hari maka akan dilakukan pembatasan akses internet.

YLKI meminta Kementerian Kominfo segera memenuhi permintaan Kementerian Kesehatan untuk memblokir iklan rokok di internet, terutama di media sosial.