tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, per Juni 2019, temuan hoaks berada di angka 330. Data ini disebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Mei yang mencapai 402 hoaks.
Data hoaks ini menurun disebabkan telah berlalunya kegiatan politik yakni pemilihan umum (pemilu), sedangkan saat ini hoaks mengenai isu kesehatan yang cenderung meningkat, kata Plt Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, Senin (15/7/2019).
Peredaran berita palsu atau hoaks masih terus diberantas Kominfo dengan berbagai cara, salah satunya bekerja sama dengan badan penegak hukum, mesin, dan gerakan Siberkreasi.
“Yang pertama, kami melakukan crawling dengan mesin AIS,” kata Setu.
Proses crawling ini akan menggunakan Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang berada di ruang Cyber Drone 9 Lantai 8 Gedung Kominfo. Mesin ini sudah digunakan sejak 3 Januari 2018.
Dalam penggunaannya, mesin ini dioperasikan tim yang terdiri dari 106 orang yang bekerja maksimal 24 jam non-stop dengan dibagi dalam 3 shift kerja.
Tim tersebut akan melakukan verifikasi dan validasi konten-konten yang diproses. Jika ditemukan informasi yang tidak tepat maka akan dilabeli dengan hoaks dan nantinya Kominfo akan memberikan klarifikasi atas hoaks tersebut melalui situs kominfo.go.id.
Cara yang kedua, Kominfo menggandeng gerakan Siberkreasi untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi agar dapat membedakan antara fakta dan hoaks.
Ketiga, Kominfo juga terus melakukan kerja sama dengan kepolisian untuk penegakan hukum terkait masalah hoaks tersebut.
Menteri Kominfo, Rudiantara, menyatakan media dan jurnalis dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, oleh sebab itu pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak kebebasan media dalam memberikan informasi sekaligus memastikan masyarakat menerima informasi dengan baik.
“Apalagi era sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi melalui media. Media yang menyediakan informasi akurat. Output-nya nanti adalah fungsi controlling terhadap jalannya sebuah pemerintahan,” kata Rudiantara.
Penulis: Adrian Samudro
Editor: Dipna Videlia Putsanra
