Indeks Kolom

FPI justru aktif menjaga demonstrasi 4 November agar tidak menjadi kisruh. Saat terjadi kericuhan pada malam hari 4 November, malah organisasi gerakan mahasiswa Islam yang dianggap sebagai pemicunya. Tidak salah-salah amat jika gerakan mahasiswa peduli dengan isu-isu politik praktis, hanya saja menjadi problematis jika mereka abai pada isu-isu konkrit di kampusnya sendiri.

Saat Pilkada di kota-kota besar dengan penduduk padat pengguna media sosial, seperti DKI, media-media yang berpihak pada calon tertentu, terus memproduksi berita positif mengenai calon yang didukungnya, Demikian pula para fans garis keras yang mengunggulkan pesona calon yang didukungnya, sekaligus membuat muatan yang memojokkan lawannya. Informasi inilah yang perlu disaring.

Demonstrasi sebagian buruh untuk menuntut pencabutan tax amnesty disinyalir lebih bernuansa politis dibandingkan kesejahteraan. Serikat buruh harus mandiri membawa panji-panji perjuangan sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan kaum buruh bukan kesejahteraan yang disinyalir dinikmati oleh segelintir elit buruh bahkan politisi.

Apakah media boleh menyampaikan dukungannya secara terbuka pada kandidat tertentu dalam pemilihan umum? Kalau berkaca pada Amerika Serikat, jawabannya boleh. Secara tradisi, sebagian besar media di Amerika Serikat selalu memberikan dukungan terbuka kepada kandidat yang ia dukung melalui sikap editorial.

Pragmatisme yang kawin dengan keserakahan membuat ideologi marhaenisme majal di tangan para gadungan. Petani di Pegunungan Kendeng di Rembang dan sekitarnya yang dengan caranya sendiri justru memperlihatkan bagaimana korporasi dan petugas partai gadungan yang menjadi makelar marhaenisme berada dalam satu paket “si pemabuk kuasa” yang layak dilawan secara terbuka.

Meratanya perluasan kesempatan kerja di seluruh negeri maka akan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Dengan demikian harapan untuk mengurai pengangguran menuai kemakmuran dapat segera terwujud.

Yang jauh lebih kusut dari jas milik Dirjen HAM adalah penegakan HAM itu sendiri.

Kita semua adalah guru-guru itu. Kita para orang tua adalah guru-guru bagi anak-anak kita. Membangun pendidikan karakter harus dimulai dengan gerakan para orang tua untuk mengubah berbagai kebiasaan buruk mereka, membangun terlebih dahulu karakter mereka. Kita semua harus kembali hidup dengan akal budi.

Perubahan perilaku pelanggan bisa mempengaruhi lanskap pasar produk dan tentu saja strategi bisnis kita. Pelaku bisnis harus jeli untuk melihat perubahan perilaku itu. Karena dengan kejelian itu pebisnis bisa melakukan inovasi sekaligus menentukan strategi untuk menciptakan produk sesuai perilaku konsumen lebih awal dibanding pebisnis lain atau menjadi sang pemula.

TNI nyaris tidak mau mengakui perilaku buruk anggotanya sebagai kesalahan institusional. Tiap ada anggota TNI melakukan kesalahan, bahkan kejahatan, selalu "oknum" yang dijadikan kambing hitam. Tentara tak pernah salah.

Ada banyak cerita di balik TNI sejak pertama kali bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Cerita tentang perubahan nama itu orang sudah jamak tahu, tapi cerita mengapa Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR tentara bisa jadi masih menggelitik untuk disimak publik.

Kata-kata keadilan, nilai, tujuan, kekuatan kelas, telah semakin memudar. Dan kelas menengah pun berpolitik seolah tanpa ideologi: fokus mereka adalah apa yang bisa dilakukan saat ini, secara cepat dan efisien. Meski sebenarnya, tanpa sadar mereka sedang disetir oleh sebuah ideologi yang sangat merusak kemanusiaan.

Melihat diri sepenuhnya sebagai yang paling revolusioner setelah melihat si lain yang tidak sejalan dengan dirinya sebagai semata-mata kontra revolusioner adalah bentuk dari—meminjam kata-kata Amartya Sen—penunggalan identitas (ilusi soliteris). Inilah yang terjadi praOktober 1965 dan celakanya ilusi yang sama pula yang terjadi pascaOktober 1965.

Tujuan dari PON atau olahraga Indonesia pada umumnya tidak hanya sebagai tontonan, tapi harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap negara. Olahraga merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian dari negara untuk dikembangkan lebih serius sebab memiliki potensi yang cukup besar untuk mengenalkan dan membanggakan Indonesia sebagai bangsa.

Doa politik adalah bagian dari kekonyolan politik. Maka tepat sekali kalau Tuhan juga menjawabnya secara konyol.

Jakarta masih menjadi kota metropolis udik. Di tengah menara-menara di Thamrin yang tumbuh modern, kampung-kampung kumuh terselip. Di tengah proyek MRT dipacu, bajaj-bajaj pesing tetap melaju. Di antara syahdu prostitusi kelas premium, bisnis asyik recehan berjejeran di sepanjang rel Stasiun Kota. Itulah Jakarta elu yang metropolis sekaligus udik. Dan lima bulan ke depan ini kesempatan untuk tentukan siapa pemimpin elu. Ente berhak tentukan “takdir” tiga bidak-bidak ntuh, untuk jadikan Jakartah lebih baik.

Banyak orang menganggap pendidikan anti korupsi cukup dengan mendidik anak-anak soal kejujuran. Tapi di tengah kebiasaan korup yang demikian luas, saya khawatir konsep kejujuran menjadi terlalu abstrak, bahkan klise. Maka saya memilih untuk menjelaskannya dalam format yang lebih kongkrit, dengan mengambil contoh dari hal-hal yang disaksikan anak-anak dalam kehidupan nyata mereka.

Apakah kita benar-benar peduli dengan banjir bandang di Garut? Seberapa penting banjir bandang di Garut dibandingkan Pilkada DKI, PON 2016 atau pengadilan Jessica?

Mencurigai si miskin, apalagi dengan berpatokan kepada kriteria benar-salah secara hukum, adalah pilihan gampang(an). Sebaliknya, mencurigai negara, bukan tindakan yang mudah. Negara sudah telanjur mengurat-akar dalam tata kehidupan, sehingga dipandang sebagai entitas yang alamiah, sudah sewajarnya ada. Negara sudah telanjur ada, tak terbantahkan eksistensinya, dari urusan pajak hingga urusan alat kelamin.

Kecurigaan Ahok terhadap "Romo" Sandyawan menggemakan kembali politik massa mengambang. Ahok menuding Sandyawan menghambat penggusuran Bukit Duri Jakarta karena bukan warga setempat. Perilaku Ahok macam ini sudah menjadi semacam modus operandi untuk memutus jejaring solidaritas lintas wilayah, lintas golongan, bahkan lintas kelas.