Indeks Kinerja Dpr

RUU PPRT untuk melindungi PRT, khususnya pekerja perempuan, dari kekerasan dan eksploitasi. RUU ini tanpa tuntutan gaji setara UMR dan tunjangan lain.

BPJS Kesehatan diminta memilah data 11 juta peserta PBI nonaktif dalam waktu kurang dari seminggu.

Penghasilan masyarakat digunakan untuk klasifikasi desil 1-10 yang jadi dasar berbagai kebijakan bantuan pemerintah.

PGM Indonesia desak revisi aturan seleksi PPPK yang tidak mengakomodasi guru madrasah swasta.

Anak usia dini sampai 16 tahun itu tidak boleh memiliki akun secara pribadi.

Nenek yang berasal dari Nagari Padang Mantinggi, Kabupaten Pasaman ini diduga jadi korban penganiayaan karena menolak tambang ilegal.

Istana sudah terima surat DPR soal Thomas Djiwandono & Sari Yuliati. Namun, berkas Adies Kadir sebagai Hakim MK disebut belum masuk.

DPRD Jabar sebut penghapusan dana BPMU sekolah swasta di APBD 2026 adalah langkah sepihak Pemprov Jabar yang mengabaikan nasib ribuan siswa.

Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo minta maaf ke Hogi Minaya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam proses hukum.

Habiburokhman menegaskan kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum.

BMKG didorong lebih aktif memetakan wilayah rawan bencana dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Kepesertaan BPJS adalah hak pekerja sebagai warga negara. Dalih apa pun tidak dapat menggugurkan hak pekerja untuk dapat jaminan sosial.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsinya agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra berjalan maksimal.

Pansus TRAP dan Pemkab Tabanan akan melakukan penataan ulang terhadap bangunan pariwisata yang sudah telanjur ada di Jatiluwih.

Setiap kerjasama internasional disebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

KCI diminta dapat verifikasi kabar atau aduan yang diterimanya, agar tidak merugikan pekerja dan instansi akibat kekeliruan persepsi.

Aria menjelaskan, pihak yang berwenang dalam memberhentikan atau memecat anggota dewan adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan partai pengusung.

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.