Indeks Kinerja Dpr

Sekjen MA janji perkuat sistem digital peradilan melalui peningkatan server, bandwidth internet, penguatan pusat data, hingga keamanan siber.

DPR RI akan panggil kementerian terkait bahas darurat kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan.

Andreas menilai, secara umum, pelanggar HAM kerap berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya finansial, maupun kekuatan bersenjata.

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan Satpol PP untuk menyegel sementara resor Plataran di kawasan TNBB Buleleng.

Sudjatmiko menilai proyek DDT seharusnya dilanjutkan hingga Cikarang mengingat kebutuhan layanan komuter yang terus meningkat.

Selain faktor infrastruktur, rendahnya kesadaran pengendara dalam mematuhi rambu perlintasan jadi pemicu utama kecelakaan di perlintasan kereta.

Harapan akan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam. Mayoritas korban adalah perempuan.

Mengacu hasil studi banding ke AS, MA berharap sistem perlindungan hakim di Indonesia diperkuat guna jamin independensi peradilan.

Mekanisme lebih rinci dalam UU PPRT tidak akan diatur langsung dalam undang-undang, melainkan menunggu aturan turunan.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah berdalih pertemuannya bersama terdakwa korupsi pokir OKU hanya ramah tamah.

Pemerintah akan mengarahkan pengelolaan wisata berbasis satwa pada model ekowisata yang lebih edukatif dan menghormati perilaku alami satwa.

DPR pertanyakan dasar penetapan kuota wisata 1.000 orang per hari dan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha wisata lokal.

Ketua MK Suhartoyo kritik terbatasnya subjek pengadu pasal perzinahan dan hidup bersama di KUHP baru.

Penerapan pasal tipikor dinilai cocok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyelewengan BBM.

DPR kritik tajam ketimpangan dana promosi yang besar dibandingkan anggaran infrastruktur destinasi.

Pemanggilan dilakukan di tengah kritik Komisi III DPR RI terhadap Kejari Karo yang dinilai membangun narasi keliru dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Komisi III juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak semata-mata berpegang pada pendekatan formal dalam menangani perkara.

Pembentukan Panja dinilai sebagai bentuk keseriusan Komisi III dalam mengawal kasus Andrie, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Penegakan hukum kasus korupsi tak boleh berhenti pada penangkapan, tapi juga harus menekankan pemulihan kerugian negara dan pencegahan.

Uji kelayakan akan diikuti 10 kandidat yang diajukan pemerintah untuk mengisi lima posisi Dewan Komisioner OJK.