Indeks Kinerja Dpr

Apel gelar pasukan BKO Dit Samapta, Brimob, dan polres jajaran Polda Jateng dilakukan di Lapangan Kompi Brimob Pati hari ini, Kamis (30/10/2025).

Israwati Daeng Rannu (Gerindra) terlibat penggelapan hasil jual sapi. Sri Reski Ulandari (PKB) terjerat kasus penipuan investasi solar.

Raperda Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi selanjutnya akan diserahkan pada Kemendagri untuk ditetapkan jadi peraturan daerah.

Moch Maesyal Rasyid mengakui, dia menjabat sebagai Sekda sekaligus anggota TAPD yang ikut merumuskan anggaran pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memeriksa Eti Herawati, Edi Suripno, dan Lili Eliyah terkait tipikor gedung Setda Kota Cirebon.

Puan memastikan seluruh anggota dewan menjadikan setiap kritik sebagai masukan untuk menyempurnakan diri lebih baik lagi dalam memenuhi amanah rakyat.

Temuan ini menguatkan dugaan, alih fungsi lahan di kawasan konservasi jadi penyebab banjir di Bali.

Puan hanya mengatakan dan meminta anggota DPR seperti Uya Kuya atau Ahmad Sahroni untuk menahan diri, jangan saling menyakiti dan saling menghormati.

FITRA menilai anggaran yang digelontorkan harus sesuai dengan kinerja yang terukur, bukan sekadar bertambah akibat penambahan jumlah kursi.

Praktik melakukan pembayaran secara mandiri mencerminkan keadilan dalam perpajakan bagi semua wajib pajak, termasuk anggota DPR.

Ke-3 anggota DPR RI itu sama-sama dinilai MKD terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis.

Adies Kadir menyebut pimpinan fraksi sangat berhati-hati menetapkan nama pimpinan komisi.

Masyarakat sipil dan media bisa terus mendorong DPR untuk kembali ke khittah-nya.

Perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol.

Padahal pada kesempatan yang lain, Puan mengatakan bahwa DPR masih ada kekurangan di fungsi legislasi. 

Tugas DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir. Dalam lima tahun terakhir, kinerjanya tak begitu optimal. 

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

DPR telah merampungkan 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) sepanjang 2023.

Pimpinan DPR berjanji pembahasan RUU PPRT di masa sidang berikutnya akan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil.

Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang seperti makan gaji buta jika tidak melakukan pengawasan kinerja pemerintah malah ikut bagi-bagi bansos.