Indeks Kinerja Dpr

Panja RUU Polri kawal 8 poin perubahan regulasi, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan aturan batas usia pensiun anggota.

DPR sepakat RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika menjadi usul DPR dan mengubah nama RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pantau kondisi BEI di tengah tekanan IHSG. Dasco optimis pasar saham RI bakal semakin kuat ditopang investor lokal.

Kapal karam di Perak, Malaysia mengangukut 37 WNI. Sebanyak 23 korban selamat masih terkendala kelengkapan administrasi migrasi.

Mandeknya tindak lanjut 97 rekomendasi sanksi etik jadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI.

Sekjen MA janji perkuat sistem digital peradilan melalui peningkatan server, bandwidth internet, penguatan pusat data, hingga keamanan siber.

DPR RI akan panggil kementerian terkait bahas darurat kekerasan seksual di pesantren dan lembaga pendidikan.

Andreas menilai, secara umum, pelanggar HAM kerap berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya finansial, maupun kekuatan bersenjata.

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan Satpol PP untuk menyegel sementara resor Plataran di kawasan TNBB Buleleng.

Sudjatmiko menilai proyek DDT seharusnya dilanjutkan hingga Cikarang mengingat kebutuhan layanan komuter yang terus meningkat.

Selain faktor infrastruktur, rendahnya kesadaran pengendara dalam mematuhi rambu perlintasan jadi pemicu utama kecelakaan di perlintasan kereta.

Harapan akan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam. Mayoritas korban adalah perempuan.

Mengacu hasil studi banding ke AS, MA berharap sistem perlindungan hakim di Indonesia diperkuat guna jamin independensi peradilan.

Mekanisme lebih rinci dalam UU PPRT tidak akan diatur langsung dalam undang-undang, melainkan menunggu aturan turunan.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah berdalih pertemuannya bersama terdakwa korupsi pokir OKU hanya ramah tamah.

Pemerintah akan mengarahkan pengelolaan wisata berbasis satwa pada model ekowisata yang lebih edukatif dan menghormati perilaku alami satwa.

DPR pertanyakan dasar penetapan kuota wisata 1.000 orang per hari dan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha wisata lokal.

Ketua MK Suhartoyo kritik terbatasnya subjek pengadu pasal perzinahan dan hidup bersama di KUHP baru.

Penerapan pasal tipikor dinilai cocok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyelewengan BBM.

DPR kritik tajam ketimpangan dana promosi yang besar dibandingkan anggaran infrastruktur destinasi.