Indeks Kinerja Dpr

Sahroni tidak menerima gaji DPR demi menghilangkan asumsi menggunakan uang rakyat dan juga menyinggung statusnya sebagai pengusaha.

Dana pensiun Rp300 juta milik Sunarsih Budihastuti lenyap. Dia pun kini tidak punya pemasukan.

Anggota MKMK, Yuliandri, menekankan lembaga negara pengusul wajib objektif dan transparan agar integritas hakim terpilih tidak diragukan publik.

Herman Khaeron bilang anggaran yang mencapai Rp24,66 triliun untuk 105.000 unit kendaraan seharusnya dapat pengawasan ketat.

Proses hukum anggota brimob dalam kasus di Tual harus dilakukan transparan tanpa kompromi.

Pemerintah diminta bayar iuran peserta PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan sebagai solusi penonaktifan peserta.

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.

RUU PPRT untuk melindungi PRT, khususnya pekerja perempuan, dari kekerasan dan eksploitasi. RUU ini tanpa tuntutan gaji setara UMR dan tunjangan lain.

BPJS Kesehatan diminta memilah data 11 juta peserta PBI nonaktif dalam waktu kurang dari seminggu.

Penghasilan masyarakat digunakan untuk klasifikasi desil 1-10 yang jadi dasar berbagai kebijakan bantuan pemerintah.

PGM Indonesia desak revisi aturan seleksi PPPK yang tidak mengakomodasi guru madrasah swasta.

Anak usia dini sampai 16 tahun itu tidak boleh memiliki akun secara pribadi.

Nenek yang berasal dari Nagari Padang Mantinggi, Kabupaten Pasaman ini diduga jadi korban penganiayaan karena menolak tambang ilegal.

Istana sudah terima surat DPR soal Thomas Djiwandono & Sari Yuliati. Namun, berkas Adies Kadir sebagai Hakim MK disebut belum masuk.

DPRD Jabar sebut penghapusan dana BPMU sekolah swasta di APBD 2026 adalah langkah sepihak Pemprov Jabar yang mengabaikan nasib ribuan siswa.

Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo minta maaf ke Hogi Minaya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam proses hukum.

Habiburokhman menegaskan kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum.

BMKG didorong lebih aktif memetakan wilayah rawan bencana dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.