Indeks Kinerja Dpr

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik, tanpa banyak memikirkan urusan masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.

Kinerja DPR RI selama 2021 menurut PSHK: pengesahan Rancangan Undang-undang yang minim dan tanpa partisipasi publik yang mumpuni.

Formappi menilai kinerja DPR lamban terhadap RUU yang berpihak pada kepentingan publik seperi RUU PDP, RUU TPKS dan RUU Penanggulangan Bencana.

Menurut Lucius, gaji besar yang didapat anggota DPR RI, termasuk Krisdayanti tidak sebanding dengan kinerja yang telah mereka lakukan selama dua tahun ini.

Hal ini lantaran selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019-2024 hanya mampu mengesahkan 4 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini proses pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) akan proporsional dan tidak mengulang kejadian periode sebelumnya tahun 2014.

DPR 2014-2019 meninggalkan segudang masalah legislasi, kasus korupsi, rendahnya kepatuhan melapor LHKPN, hingga anggaran besar tanpa prestasi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR periode 2014-2019 menghasilkan 91 undang-undang, 12 disahkan dalam waktu 32 hari kerja.

Berdasarkan survei LSI, DPR adalah instansi negara dengan tingkat kepercayaan publik nomor dua terendah.

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

DPR periode 2014-2019 baru menyelesaikan 27 UU dari 189 RUU yang ditarget selesai dalam lima tahun.

Formappi menganggap perluasan ruang kerja anggota DPR tidak perlu dilakukan karena bisa memicu pemborosan anggaran. 

Formappi menyayangkan perpanjangan masa pembahasan 37 RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas, pada masa sidang III dan IV tahun 2018-2019.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.