Indeks Kinerja Dpr

Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo minta maaf ke Hogi Minaya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam proses hukum.

Habiburokhman menegaskan kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum.

BMKG didorong lebih aktif memetakan wilayah rawan bencana dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Kepesertaan BPJS adalah hak pekerja sebagai warga negara. Dalih apa pun tidak dapat menggugurkan hak pekerja untuk dapat jaminan sosial.

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsinya agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra berjalan maksimal.

Pansus TRAP dan Pemkab Tabanan akan melakukan penataan ulang terhadap bangunan pariwisata yang sudah telanjur ada di Jatiluwih.

Setiap kerjasama internasional disebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

KCI diminta dapat verifikasi kabar atau aduan yang diterimanya, agar tidak merugikan pekerja dan instansi akibat kekeliruan persepsi.

Aria menjelaskan, pihak yang berwenang dalam memberhentikan atau memecat anggota dewan adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dan partai pengusung.

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.

Apel gelar pasukan BKO Dit Samapta, Brimob, dan polres jajaran Polda Jateng dilakukan di Lapangan Kompi Brimob Pati hari ini, Kamis (30/10/2025).

Israwati Daeng Rannu (Gerindra) terlibat penggelapan hasil jual sapi. Sri Reski Ulandari (PKB) terjerat kasus penipuan investasi solar.

Raperda Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi selanjutnya akan diserahkan pada Kemendagri untuk ditetapkan jadi peraturan daerah.

Moch Maesyal Rasyid mengakui, dia menjabat sebagai Sekda sekaligus anggota TAPD yang ikut merumuskan anggaran pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memeriksa Eti Herawati, Edi Suripno, dan Lili Eliyah terkait tipikor gedung Setda Kota Cirebon.

Puan memastikan seluruh anggota dewan menjadikan setiap kritik sebagai masukan untuk menyempurnakan diri lebih baik lagi dalam memenuhi amanah rakyat.

Temuan ini menguatkan dugaan, alih fungsi lahan di kawasan konservasi jadi penyebab banjir di Bali.

Puan hanya mengatakan dan meminta anggota DPR seperti Uya Kuya atau Ahmad Sahroni untuk menahan diri, jangan saling menyakiti dan saling menghormati.