Indeks Kinerja Dpr

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

Daniel mengatakan bahwa PSI merupakan sekelompok orang yang prihatin dan siap masuk ke DPR untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan lembaga.

"PSI menilai DPR RI periode 2014-2019 tidak mampu bekerja secara efisien."

Saut Sitomorang menilai kegagalan DPR membuat undang-undang adalah indikasi legislator tidak berintegritas.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.

Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.

"Rasanya tak ada gunanya pimpinan-pimpinan itu bekerja, DPR bisa berjalan tanpa ada pimpinan-pimpinan itu," kata Lucius.

Minimnya RUU yang dihasilkan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPR RI saat ini menjadi yang terburuk.

Yenny berkata, tidak ada keharusan bagi Kemenkeu untuk mencairkan dana pembangunan alun-alun demokrasi dan gedung DPR yang diajukan oleh parlemen.

"Status tersangka dan penahanan Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja dan soliditas pimpinan DPR RI," kata Fahri Hamzah

Formappi meminta DPR agar tak perlu cuci tangan terkait kinerja legislasi yang jauh dari memuaskan.

Di HUT DPR ke-72 ini, FITRA menilai fungsi anggaran dan pengawasan lembaga legislatif tersebut belum optimal.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden menyambut HUT RI ke-72, Jokowi membacakan hasil kinerja DPR.

Formappi meminta DPR memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun anggaran 2018.

Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR pada masa sidang berbanding lurus dengan produktivitas DPR menghasilkan undang-undang. Persoalan ini sebuah contoh nyata lembaga DPR punya "rapor merah".

Sidang yang berlangsung dalam rangka HUT ke-71 DPR itu beragenda mendengan Pidato Ketua DPR Ade Komarudin mengenai laporan kinerja DPR tahun sidang 2015-2016.