Indeks Kinerja Dpr

Perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol.

Padahal pada kesempatan yang lain, Puan mengatakan bahwa DPR masih ada kekurangan di fungsi legislasi. 

Tugas DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir. Dalam lima tahun terakhir, kinerjanya tak begitu optimal. 

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

DPR telah merampungkan 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) sepanjang 2023.

Pimpinan DPR berjanji pembahasan RUU PPRT di masa sidang berikutnya akan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil.

Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang seperti makan gaji buta jika tidak melakukan pengawasan kinerja pemerintah malah ikut bagi-bagi bansos.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

DPR dinilai hanya mementingkan kepentingan fraksi atau partai politik, tanpa banyak memikirkan urusan masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.

Kinerja DPR RI selama 2021 menurut PSHK: pengesahan Rancangan Undang-undang yang minim dan tanpa partisipasi publik yang mumpuni.

Formappi menilai kinerja DPR lamban terhadap RUU yang berpihak pada kepentingan publik seperi RUU PDP, RUU TPKS dan RUU Penanggulangan Bencana.

Menurut Lucius, gaji besar yang didapat anggota DPR RI, termasuk Krisdayanti tidak sebanding dengan kinerja yang telah mereka lakukan selama dua tahun ini.

Hal ini lantaran selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019-2024 hanya mampu mengesahkan 4 rancangan undang-undang (RUU) Prioritas.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini proses pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) akan proporsional dan tidak mengulang kejadian periode sebelumnya tahun 2014.

DPR 2014-2019 meninggalkan segudang masalah legislasi, kasus korupsi, rendahnya kepatuhan melapor LHKPN, hingga anggaran besar tanpa prestasi.